Merdeka.com - Survei SMRC mencatat elektabilitas sejumlah partai, salah satunya Golkar, masih jauh di bawah hasil Pemilu 2019. Golkar hanya mengantongi elektabilitas sebesar 8,5 persen di bawah PDIP dan Gerindra.

Menanggapi hasil survei ini, politikus Golkar Melkiades Laka Lena mengatakan, mesin Golkar sebetulnya sudah bergerak sejak 2019. Penanganan Covid-19 ini menjadi ajang kerja Golkar dan konsolidasi mesin serta figur partai.

"Mesin Golkar terus bergerak dinamis sejak 2019. Penanganan covid menjadi ajang kerja dan bakti Golkar juga media konsolidasi mesin dan figur partai untuk berkarya melayani masyarakat dalam berbagai bidang dan peran yang diemban baik eksekutif, legislatif maupun peran fungsionaris dalam berbagai karya kemasyarakatan di pusat dan daerah," ujar Melki, Selasa (1/11).

Golkar menyadari pentingnya konsolidasi dan figur handal. Salah satunya yang disiapkan adalah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ini menjadi modal Golkar untuk Pemilu selanjutnya.

"Partai Golkar sebagai perpaduan partai yang berbasis sistem yang kuat dan figur yang handal terus lakukan konsolidasi organisasi untuk menjawab tantangan masyarakat. Pak Airlangga dan jajaran DPP PG, juga pengurus partai di daerah sampai tingkat desa kelurahan terus bergerak dayagunakan semua potensi partai Golkar terus membantu masyarakat," ujar Melki.

Sementara itu, penurunan elektabilitas golkar karena belum menonjolkan calon presiden untuk Pilpres 2024. Isu Golkar berkutat pada pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN yang belum juga deklarasi calon presiden. Sedianya isu capres menjadi perhatian publik.

"Golkar yang mulanya nampak mendorong sosok Airlangga, saat ini nampaknya tidak sekuat dulu untuk mendorong sosok ketum ini ke ruang publik. Di luar itu, koalisi, termasuk Golkar, masih berhati-hati menentukan calon," ujar peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri.

Maka, Golkar dan KIB kalah dengan partai lain yang bisa menarik popularitas karena solid mendorong nama calon presiden. Setidaknya ada nama bakal calon presiden yang konsisten populer di publik.

"Misalnya Ganjar yang lekat dengan PDIP, Anies dengan NasDem, AHY dengan Demokrat. Hal ini menjadikan Golkar tak lagi jadi pusat perhatian publik, sehingga mempengaruhi popularitas partai," papar Puput.

Puput menilai ada faktor konteks yang lebih luas yakni usai Pemilu 2019. Pertama, Golkar cenderung tidak menunjukkan sikap kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Posisinya sebagai bagian dari koalisi pemerintah di satu sisi membuat Golkar menjadi lebih terkontrol dalam merespons persoalan publik dan tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah, bahkan termasuk yang kontroversial di kalangan publik.

"Misalnya pada isu omnibus law, Golkar menjadi salah satu yang paling vokal mendukungnya meski menjadi kontroversi di ruang publik," jelas Puput.

Kedua, menurutnya, sosok elite Golkar yang berada di pemerintah dan parlemen tampak belum berhasil menonjolkan program unggulan mereka yang pro-publik.

"Kebanyakan pemberitaan terkait dengan elite-elite Golkar ada pada respons mereka terhadap kebijakan pemerintah atau terkait koalisi menuju pilpres, tetapi bukan prestasi mereka dalam posisi jabatan publik masing-masing elite. Kalaupun mungkin ada, nampak tidak menonjol dan tenggelam dalam diskusi publik," jelas Puput.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis hasil survei terbarunya soal dukungan pada partai-partai politik. Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan, dari hasil survei yang dilakukannya pada 3-9 Oktober 2022, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra yang surplus suara pemilih dibanding hasil pemilu 2019.

"Mayoritas partai lain masih mendapat dukungan di bawah hasil pemilu 2019 (belum pulih)," kata Deni melalui siaran pers diterima, Minggu (30/10).

Menurutnya, dukungan untuk PDIP mencapai 24 persen. Kemudian, pada posisi kedua, Partai Gerindra mendapat dukungan 13,4 persen. Sementara Golkar mendapatkan dukungan 8,5 persen.

Selanjutnya PKB mendapat 7,1 persen; PKS 6,9 persen; Demokrat 5,5 persen; Nasdem 5,4 persen; dan PPP 3,3 persen dan partai-partai lain masih di bawah 3 persen.