Merdeka.com - Kecurigaan Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan soal produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disebutnya buatan pihak swasta berbuntut panjang. Pernyataan Arteria turut membuat sejumlah anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar meradang dan mengkritik balik Arteria.

Salah satunya datang dari John Kenedy Aziz. Dia menilai, pendapat Arteria tidaklah tepat, apabila meragukan RUU Cipta Kerja karena menyebut produk tersebut disusun oleh pihak swasta.

"Penyerahan (Draf RUU Cipta Kerja) diserahkan. Kebetulan ketua umum kami Menko Perekonomian (Airlangga Hartanto) ikut dan berdasarkan Supres (surat presiden) yang telah ditandatangani oleh Presiden. Kalau seumpamanya ada tuduhan atau prasangka, ini bukan produk dari pemerintah. Saya mohon klarifikasi dari kawan Arteria sebab ini berbahaya," katanya saat rapat Baleg, Selasa (4/7).

Senada dengan John, politisi Partai Golkar, Nurul Arifin turut menanggapi apa yang dilayangkan Arteria haruslah diklarifikasi oleh pihak pemerintah, karena dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat.

"Saya ingin pemerintah menegaskan bahwa tidak ada titipan undang-undang atau titipan pasal ataupun ayat. Karena ini bisa menjadi kecurigaan banyak orang," ujar Arifin.

Menurutnya, dari hasil penyisiran Fraksi Golkar tak menemukan titipan apapun. Cuman semata-mata Omnibus Law ini untuk menyederhanakan undang-undang yang saling tumpang tindih sebagaimana tujuan dari Omnibus Law.

"Di sana juga ada pimpinan kami (Menko Perekonomian Airlangga Hartanto). Ini buat kami jadi harus meluruskan bahwa tidak ada titipan apa-apa, karena kita juga tidak mau menjadi beban dosa kita di kemudian hari," tuturnya.

Golkar Minta Arteria Temui Presiden

Sementara itu anggota Baleg Fraksi Golkar, Firman Subagyo menegaskan partai selaku koalisi pemerintah mendukung langkah dari Presiden Joko Widodo yang notabene dari kader partai PDIP.

"Saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa pemerintah di tingkat kementerian tidak akan berani melangkah sejengkal pun tanpa restu dari Presiden dan tidak pernah ada itu. Kami berkuasa 32 tahun, tidak pernah ada menteri yang melakukan aktivitas kegiatannya tanpa restu presiden," ujarnya.

Oleh karena itu, Firman menyarankan kepada Arteria Dahlan untuk menemui Presiden Jokowi, agar membicarakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara langsung.

"Berikan waktu kepada Pak Teri untuk ketemu Presiden, bicara langsung. Kalau bisa, kalau diterima, karena saya pernah mengalami itu," sebutnya.

Dia menegaskan bahwa konsep Omnibus Law telah lama dilontarkan Presiden Jokowi semenjak pidato pelantikan. Hal itu, sebagai bentuk evaluasi selama masa periode pertama pemerintahan karena adanya hambatan-hambatan iklim investasi, karena adanya tumpang tindih dari regulasi.

"Oleh karena itulah perlu adanya formasi ulang, karena Omnibus Law ini belum dikenal dalam sistem hukum kita. Maka langkah inilah yang kita lakukan. Maka jangan apriori (anggapan sebelum mengetahui) jadi tidak elok menuduh seperti itu," kata ia.

"Dalam prinsip pembahasan UU kita terbuka siapa pun, tidak ada salahnya kalau sektor swasta berikan masukan, LSM aja kita terima, perorangan kita terima, apa salahnya?" Sambungnya.

Arteria Merasa Diintimidasi

Tanggapi perkataan Anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Arteria menganggap pernyataan-pernyataan tersebut serasa mengintimidasi dirinya.

"Saya bertanya dibilang menuduh. Saya bertanya dibilang ini kan partai pemerintah, dikaitkan sama Pak Jokowi, disuruh juga bertemu Pak Jokowi. Orang bertanya kok. Kalau kami tidak boleh kritis dan bertanya, ya, sudah, silakan saja, saya tidak akan bicara lagi," ujarnya.

Bahkan Politikus PDIP tersebut sempat menantang akan buka-bukaan dan menegaskan bahwa apa yang dinyatakannya berdasarkan fakta dan hasil analisis yang jelas. Tetapi hal itu, belum dilakukan, karena agenda rapat hanya mendengarkan hasil kerja dari pemerintah.

Perlu diketahui bahwa pada saat rapat Baleg, Arteria sempat melontarkan kritik terhadap draf Omnibus Law Cipta Kerja dibuat oleh pihak swasta. Dia mengkritisi masalah perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diambil alih pemerintah pusat.

Menurutnya, alasan pemerintah mengenai perizinan itu sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun bila hal itu diabaikan, akan terdapat ketidaksesuaian dengan konstitusi sebelumnya.

"Maka saya mohon pemerintah bicaranya subtantif dan tidak retorika, mau nanya apakah yang buat Omnibus Law ini sudah baca undang-undang No 23 Tahun 2014 tidak? Jangan- jangan yang buat ini orang swasta," ucap Arteria.

Ketidaksesuaian itu akibat adanya kewenangan pemerintah pusat yang mengatur dan menyelaraskan kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam perizinan usaha, melalui persetujuan pusat.

Pemerintah Pastikan Omnibus Law Asli Buatan Pemerintah

Tanggapi seluruh pertanyaan saat rapat Baleg, Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi menepis tudingan dari Arteria. Ia mengatakan substansi RUU Cipta Kerja sepenuhnya dibuat pemerintah.

"Kita pastikan 100 persen RUU Cipta Kerja merupakan buatan pemerintah, semua menteri, kementerian dan lembaga semua terlibat ada level-levelnya. Hingga subtansinya pada rapat kabinet dan wakil presiden semua menteri terlibat," ujar Elen.

Walaupun mendapat masukan dari pihak luar, Elen menegaskan bahwa hal itu hanya sebatas masukan dan perbandingan dalam rangka perancangan Omnibus Law.

"Kalau pun pemerintah mendapatkan masukan, hampir semua masukan kami terima dan kami bahas. Tetapi guidance-nya adalah yang ditetapkan Bapak Presiden. Dan bila memang ada beberapa subtansi sebagai perbandingan dengan beberapa negara yang lebih bagus," ujar Elen.