Golkar kubu Agung sebut putusan PN Jakarta Utara lampaui kewenangan

Merdeka.com - Kuasa Hukum Golkar Munas Ancol, Lawrence Siburian menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melampaui kewenangan dalam keputusan memenangkan kubu Munas Bali dan menjatuhkan denda sebesar Rp 100 miliar.

"Dalam sidang ini hakim sudah mengambil keputusan terlalu jauh. Sudah melewati kewenangan dia," kata Lawrence usai sidang keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (24/7).

Dia menyatakan akan konsultasi dengan Ketua Umum Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, agar mempelajari hasil dari keputusan itu serta untuk menentukan langkah selanjutnya apakah akan dilakukan banding atau tidak.

Lawrence juga memaparkan Majelis Hakim sudah melampaui keputusan Mahkamah Partai, dengan mengotak-atik hasilnya.

"Majelis hakim ini menurut saya melampaui kewenangannya. Dia menilai putusan mahkamah partai tidak sah. Itu jelas menempatkan diri jadi atasan dari mahkamah partai. Padahal pernyataan MP sudah jelas. Dua orang MP menyatakan Munas Ancol sah dan 2 orang lainnya lagi rekomen hal yang sama juga. Seharusnya itu sudah sah. Majelis hakim ini keliru dia," ungkapnya.

Meski demikian, Kubu Agung menganggap putusan PN Jakut ini tidak berpengaruh pada persiapan Pilkada yang akan berlangsung di Desember nanti. "Ini tidak ada hubungan antara putusan PN dengan pilkada. Tidak ada masalah, tetap kesepakatan dua pihak," tutupnya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan Golkar Monas Bali pimpinan Aburizal Bakrie adalah yang sah. Keputusan itu diambil setelah melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Partai Golkar kubu Agung Laksono dengan menggelar Munas di Ancol.

Selain tidak memenangkan Golkar Munas Ancol sebagai DPP Golkar yang sah, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi juga meminta Golkar Munas Ancol membayar ganti kerugian sebesar Rp 100 miliar kepada Munas Bali sebagai DPP Golkar yang sah.