Merdeka > News

Golkar: JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan

Rabu, 1 Agustus 2018 13:40 Reporter : Eko Prasetya
Golkar: JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan Wapres Jusuf Kalla. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - DPD Golkar Pontianak menyarankan agar Wapres Jusuf Kalla menjadi negarawan dan tidak memaksakan diri kembali maju dalam Pilpres 2019. Apalagi, terlihat 'haus' kekuasaan.

"Jangan hanya karena kekuasaan semua dilakukan. Pak JK sudah cukup dan saatnya menjadi negarawan," kata Ketua DPD Golkar Pontianak Heri Mustamin, Rabu (1/8).

Pernyataan Heri itu menanggapi gugatan terhadap pasal masa jabatan Presiden/Wapres Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilayangkan oleh Partai Perindo, dimana JK menjadi pihak terkait. Heri mengatakan bahwa seluruh pemuda harus bangkit dan berusaha untuk melawan pihak-pihak yang ingin mengganggu konstitusi Indonesia.

Heri menegaskan Golkar Kalbar siap mendukung hasil rapimnas Golkar. Salah satu hasil rapimnas tersebut adalah mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden Jokowi di 2019.

"Partai Golkar Kalimantan Barat siap menguatkan mesin politiknya untuk mendukung Pak Airlangga di 2019. Pak Airlangga sudah komplit, revolusi industri 4.0 ini adalah modal untuk menggarap suara milenial, sangat modern dan siap bertarung gagasan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak itu.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Untan Pontianak, Ireng Maulana memandang, Provinsi Kalimantan Barat cukup kuat untuk menyukseskan Airlangga Hartarto menjadi pemimpin Indonesia.

"Provinsi ini cukup kuat dan andal untuk menyukseskan Pak Airlangga menjadi pemimpin Indonesia. Partai Golkar Kalimantan Barat harus menyatukan suara untuk menaikkan kadernya agar legitimasi dukungan AH semakin solid," kata Ireng.

Ireng mengatakan secara hitung-hitungan politik Partai Golkar adalah parpol yang paling berpeluang mendapatkan posisi cawapres.

"Jokowi punya kepentingan untuk mem-back up secara profesional tata kelola negara. Partai Golkar lah yang paling mungkin untuk dapat posisi cawapres karena partai ini punya segala kebutuhan untuk itu," jelasnya. [eko]

Baca juga:
SBY sebut 100 juta warga Indonesia miskin, Wapres JK lebih percaya data BPS
Mahfud MD tegaskan JK berhak ajukan jadi pihak terkait soal masa jabatan wapres
Lawan gugatan masa jabatan Wapres, kelompok ini ajukan diri jadi pihak terkait ke MK
Soal gugatan masa jabatan Wapres, demokrasi RI sedang dipertaruhkan
JK
JK

Temui Wapres JK, CEO Energy World ingin perluas distribusi gas alam cair
Temui Wapres JK, CEO Energy World ingin perluas distribusi gas alam cair
Soal gugatan masa jabatan wapres, Saiful Mujani minta MK tak melanggar konstitusi
Soal gugatan masa jabatan wapres, Saiful Mujani minta MK tak melanggar konstitusi
PDIP soal peluang JK jadi cawapres: Tunggu keputusan MK
PDIP soal peluang JK jadi cawapres: Tunggu keputusan MK
Perpanjangan masa jabatan presiden dan wapres hanya dicari-cari
Perpanjangan masa jabatan presiden dan wapres hanya dicari-cari
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Wapres Jusuf Kalla
  3. Partai Golkar
  4. Pilpres 2019
  5. Pemilu 2019
  6. UU Pemilu
  7. UU Pemilu Digugat
  8. Jakarta
  9. Muhammad Jusuf Kalla
  10. Uji Materi Masa Jabatan Wapres
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kisah Lahirnya 'Orde Baru' yang Membuat Jengkel Presiden Sukarno
image

Sibuk Mancing Ikan Saat Gempa Besar, Bupati Cianjur Dipecat Pemerintah Hindia Belanda
image

Layanan Kateterisasi Jantung Kini Ada di Kupang, Ini Fungsinya
image

Mengenal Metode Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi