Golkar gelar rapat bahas evaluasi dukungan calon kepala daerah
Merdeka.com - Tim Pilkada Pusat Partai Golkar menggelar rapat pada Rabu (21/12) siang ini. Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, rapat digelar untuk menuntaskan penetapan calon kepala daerah yang belum diputuskan. Serta, evaluasi dukungan terhadap sejumlah kepala daerah.
"Jadi hari ini pertama kita akan menetapkan yang belum ditetapkan. Yang kedua kita akan melakukan evaluasi terhadap yang sudah ditetapkan, tapi ada dinamika di daerah misalnya," kata Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (21/12).
Evaluasi dukungan terhadap sejumlah calon kepala daerah dilakukan karena berbagai faktor. Semisal karena calon kepala daerah tidak mendapatkan koalisi, untuk memuluskan pencalonannya di Pilkada.
Faktor lainnya karena elektabilitas calon kepala daerah yang telah diberikan rekomendasi tidak mengalami kemajuan yang signifikan menurut hasil survei. Ada pula, kata Nurdin, calon wakil dari jagoan yang didukung sakit dan meninggal.
"Ada juga yang surveinya setelah diberikan waktu tidak memiliki progres untuk bisa memenangkan Pilkada di daerah setempat, kita juga akan evaluasi kembali penetapan tersebut," terangnya.
Selain itu, Nurdin menuturkan, ada juga calon kepala daerah yang dukungannya bakal dievaluasi karena memiliki kasus hukum dan telah berstatus inkrah.
Semisal kasus Bupati Mimika Eltinus Omaleng karena terjerat kasus ijazah palsu. Dengan adanya putusan MA, maka dukungan untuk Eltinus terancam dibatalkan.
"Ada nanti di daerah contoh di Papua, itu daerah Mimika sudah ditetapkan incumbent lalau ada keputusan MA tentang putusan hukum yang inkrah, ini tidak bisa dipertahankan," tegasnya.
Nurdin menambahkan, sejumlah penetapan pasangan calon di beberapa daerah juga akan dikaji ulang seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.
Meski demikian, dia membantah evaluasi dukungan ini karena adanya suksesi kepemimpinan pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa. Nurdin berdalih jadwal rapat sebenarnya telah ditetapkan sebelum Munaslub digelar.
"Bukan, yang harusnya minggu kemarin karena kita disibukan dengan rapat pleno dan rapimnas, nah hari ini baru punya waktu. Jadi ini tidak kaitannya dengan suksesi. Hanya munas kemarin menjadikan agenda ini ditunda," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSumber Kemacetan Menuju Pelabuhan Merak Terungkap, Kapolri Segera Evaluasi
Kemacetan kendaraan mengular menuju kawasan Pelabuhan Merak
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dukungan ke Airlangga untuk Aklamasi Kembali Pimpin Golkar Dinilai Wajar
Airlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJagoan Golkar untuk Pilkada DKI 2024: Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Hingga Erwin Aksa
Penunjukan tersebut setalah Golkar mengumpulkan 1.064 kadernya.
Baca SelengkapnyaDirayu Golkar untuk Koalisi Pilkada Depok, PKS: Kalau klop, ada Janur Kuning
Partai Golkar mulai merayu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berkoalisi di Pilkada Kota Depok.
Baca SelengkapnyaGolkar Ungkap Alasan Tak Lanjutkan Bahas RUU Masyarakat Adat
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca SelengkapnyaGolkar Usung Airin di Pilgub Banten 2024!
Airlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca Selengkapnya