Golkar DIY Nilai MK Khianati Tujuan Reformasi Jika Putuskan Sistem Pemilu Tertutup
Merdeka.com - Wacana perubahan sistem pemilu 2024 dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup masih terus menjadi perbincangan publik. Saat ini bola panas sistem penyelenggaraan pemilu 2024 ada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait wacana itu, Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman, angkat bicara. Gandung mengatakan, lahirnya MK merupakan buah dari reformasi. Jika nantinya MK memutuskan sistem Pemilu 2024 menjadi proporsional tertutup, Gandung menilai MK telah mengebiri reformasi.
"Reformasi telah mengebiri dirinya. Salah satu anak kandung reformasi yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK memutuskan sistem pemilu 2024 proporsional tertutup jelas ini mengebiri dirinya dan mencederai demokrasi Indonesia yang telah dibangun sejak reformasi 1998,"ujar Gandung, Jumat (2/6).
Sistem Pemilu Tertutup Turunkan Kualitas Demokrasi
Gandung menegaskan jika sistem pemilu 2024 berubah menjadi sistem proporsional tertutup akan menurunkan kualitas demokrasi dan kembali ke zaman dulu .
"Padahal reformasi muncul salah satunya bentuk protes dari sistem demokrasi yang dinilai kualitasnya tidak bagus karena sistem pemilu yang proporsional tertutup," ungkap Gandung.
"Maka jika MK memutuskan sistem pemilu 2024 proporsional tertutup, maka berarti MK sebagai anak kandung reformasi telah mengkhianati tujuan reformasi," imbuh anggota DPR RI dari Dapil DIY ini.
Gandung menegaskan jika nasib masa depan bangsa Indonesia dengan 270 juta rakyat di dalamnya saat ini berada di dalam tangan sembilan orang hakim MK.
"Pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia dihancurkan oleh MK yang seharusnya menjaga dan mengawal 'Roh Reformasi'. Oleh karena itulah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali keberadaan tupoksi MK," tegas Gandung.
Jika Putusakan Sistem Pemilu Tertutup, Minta MK Dievaluasi
Gandung menilai setelah 25 tahun reformasi kinerja lembaga-lembaga yang dilahirkan di era reformasi untuk memperkuat mekanisme kontrol dan membatasi kekuasaan kini justru cenderung menurun dan mengalami pelemahan.
"MK yang awalnya didesain untuk mengontrol serta membatasi kekuasaan agar tidak semena-mena, kini kinerjanya cenderung turun. Bahkan ada indikasi bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Bahkan ada kesan melayani kepentingan besar," terang Gandung.
Gandung mendesak adanya evaluasi terhadap lembaga - lembaga yang dilahirkan di era reformasi atau yang menjadi anak kandung reformasi di antaranya MK dan KPK.
"Setelah 25 tahun reformasi berjalan perlu adanya evaluasi terhadap lembaga-lembaga anak kandung reformasi," tutup Gandung.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri dan Gubernur DIY Gelorakan Pemilu 2024 Damai
Pemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Ungkap Golkar Berpotensi Besar Dukung Prabowo: InsyaAllah Bulan Agustus Ini
Muzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaGolkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR
Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaBerbaju SD, Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan Demo di Depan Kantor KPU DIY
Sistem perhitungan KPU melalui Sirekap oleh publik diplesetkan menjadi Simarkup.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPolitisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca Selengkapnya