Golkar diobok-obok pemerintah bak PDI di zaman Orde Baru
Merdeka.com - Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai politik tertua di Indonesia. Golkar telah kenyang melalui berbagai dinamika politik di negeri ini. Bahkan, partai berlambang beringin ini pun selamat ketika akan dibubarkan setelah rezim orde baru ditumbangkan gelombang reformasi.
Label partai pemerintah juga tetap melekat di Golkar. Hampir sepanjang hayatnya dihabiskan untuk menyusu pada kekuasaan.
Namun, Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta dalam Pemilu 2014 keok dalam persaingan melawan Koalisi Indonesia Hebat menjagokan Jokowi-JK. Golkar akhirnya mencoba pilihan politik baru menjadi oposisi bersama koalisi sehatinya di parlemen.
Posisi Golkar yang berada di luar pemerintah nampaknya dilihat berbahaya oleh penguasa. Munas Golkar di Bali diganggu pernyataan pemerintah yang tidak dapat bertanggung jawab atas kelancaran agenda suksesi tersebut. Walaapun akhirnya itu tidak terbukti dan suksesi berjalan lancar dengan terpilihnya Aburizal Bakrie (Ical) kembali sebagai ketua umum.
"Jadi Golkar itu kan akan Munas Januari 2015, dia lakukan rapimnas di Yogya. Diputuskan sepihak, ARB maju dan dimajukan jadi tanggal 30 November-3 Desember. Tadi yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujar Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11) malam.
Tak hanya itu, kisruh di tubuh Golkar yang tidak terwadahi juga meledak. Agung Laksono yang menyatakan diri sebagai presidium penyelamat partai membuat Munas Golkar tandingan di Ancol Jakarta. Hajatan golongan penolak Munas Bali ini menghasilkan Agung Laksono sebagai nakhoda yang baru.
Akhirnya, dualisme kepengurusan Partai Golkar menimbulkan kisruh. Kedua kubu sama-sama mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari keabsahan. Pengadilan memutuskan mengembalikan penyelesaian konflik ke Mahkamah Partai Golkar.
Mahkamah partai juga gagal menghasilkan keputusan yang bulat. Dua hakim, yaitu Andi Matalatta dan Djasri Marin memenangkan gugatan kubu Agung, sementara Muladi dan Natabaya tidak memberikan keputusan.
Dengan sigap, kubu Agung mengklaim kemenangan dan mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly menerima dan mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Padahal kubu Ical masih melakukan proses hukum baru di pengadilan.
"Kalau disahkan, ini tanda pemerintah otoriter, persis zaman dulu seperti PDI dibelah, ini merugikan pemerintah sendiri, artinya pemerintah tidak becus mengurus politik, tidak becus mengurus ekonomi," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga anggota KMP dari Partai Gerindra.
Rentetan peristiwa politik itu mengingatkan pada usaha rezim orde baru membelah Partai Demokrasi Indonesia. Bagaimana cara orde baru memberangus PDI kala itu?
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Blak-blakan Ridwan Hisjam soal Jokowi Kader Golkar Sejak 1997, Bikin KTA Tak Susah
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaHasto Blak-blakan Tuding Jokowi Bakal Rebut Partai Golkar, Begini Respons Airlangga
Peristiwa tersebut, dilakukan Presiden Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSuara Partai Meroket, Airlangga Hartarto Dinilai Sukses Kembalikan Kejayaan Golkar
Selisih Golkar dan juara bertahan PDIP hanya tipis
Baca Selengkapnya