Merdeka.com - eKepada para buruh, Teguh Prakosa menjanjikan akan membuat kebijakan-kebijakan untuk memayungi kelompok buruh informal terkait fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan jika terpilih menjadi wakil wali kota nanti.

“Syukurnya kita sudah punya UU Cipta Kerja. Nanti kalau ada celah kita akan usahakan membuat kebijakan untuk teman-teman informal ini agar nanti juga punya BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Pada sarasehan bertajuk ‘Wujudkan Buruh yang Lebih Sejahtera’ itu kelompok buruh juga meminta Pemerintah Kota Solo tidak menghapus program KIS PBI. Hal tersebut karena buruh informal belum mempunyai BPJS. Jika perlu, menurut mereka, ada peningkatan-peningkatan di bidang pendidikan.

Atas permintaan tersebut, Gibran pun menyanggupinya. Gibran menyampaikan, jika program tersebut sudah dianggarkan Rp 70 miliar. Gibran juga menjelaskan dalam waktu dekat dirinya akan bertemu dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

“Rabu depan saya akan bertemu APINDO, tentu akan saya bicarakan hal-hal yang sifatnya win-win solution antara pekerja dengan pengusaha,” katanya.

Karena bagaimana pun, dikatakannya, masa pandemi ini adalah waktunya prihatin.

“Sebagai pengusaha saya juga merasakan. Ini berat dan tidak mudah, tapi hak pekerja tetap saya berikan. Untuk itu, kita cari jalan tengah. Saya tidak akan mengambil keputusan yang memberatkan satu pihak saja,” janji putra Presiden Joko Widodo itu.

Perkataan Gibran diamini Teguh. Mantan Ketua DPRD Solo itu menyatakan komitmennya untuk membawa buruh memiliki kehidupan yang lebih baik.

“Membangun kota ini butuh semua elemen. Buruh formal dan informal harus sejahtera. Tugas kita menghimbau para pihak yang berkepentingan agar bisa menjalin komunikasi dengan baik,” katanya.

“Dinas tenaga kerja kita dorong agar bekerja betul-betul fair, sehingga bisa menilai apa yang terjadi di bawah. rekan-rekan di sini pada kehidupan selanjutnya harus ada peningkatan,” pungkas Teguh menambahkan.