Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai wajar jika Prabowo Subianto mengatakan Golkar versi Munas Ancol tidak sah. Sebab, menurutnya, Munas di Bali yang sah karena sesuai dengan AD/ART Golkar.

"Ya saya kira pernyataan beliau sangat wajar karena Pak Prabowo ketika itu hadir saat pembukaan dan penutupan dari Munas Bali dan kita ketahui kalau munas itu sesuai AD/ART partai. Hampir di semua partai politik pasti pesertanya ketua DPD atau provinsi gitu ya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Fadli meyakini peserta dalam Munas Bali sebagai anggota Partai Golkar yang sah. Alasan inilah yang menurut dia harus dilihat pemerintah untuk menetapkan Golkar Munas Bali sebagai pengurus yang sah, bukan Golkar versi Munas Ancol.

Selain itu, dia menyebut peserta dalam Munas Ancol harus dipertanyakan keabsahannya sebagai kader Golkar. Menurut dia, banyak peserta di Munas Ancol yang bukan kader partai berlambang pohon beringin itu.

"Yang saya dengar ada juga dari luar bukan dari anggota apa lagi dari partai lain, ini saya kira sangat membahayakan, ini penyusupan terhadap demokrasi kita jadi seolah-olah prosedural tapi pada kenyataan ini adalah sangat merugikan demokrasi kita," tukasnya.

Dalam sebuah wawancara di tvOne, Prabowo Subianto mengomentari soal pengesahan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Menurut Prabowo, apa yang dilakukan Menkum HAM sangat berbahaya buat demokrasi di Indonesia.

Sebab, menurutnya, Golkar yang sah adalah di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) atau hasil Munas Bali. Sementara, Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono atau hasil Munas Ancol dinilai mantan Danjen Kopassus itu tidak sah.