Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan kembali mempercayakan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) ke kader Partai Gerindra. Jokowi justru menunjuk Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KP.

Waketum Gerindra Habiburokhman merespons hal itu dengan menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan hak Presiden Jokowi.

"Ya itu kan kewenangan Pak Presiden, kita tidak bisa dorong-dorong ya terkait siapa jadi menteri apa. Itu haknya Pak Presiden," ucap Habiburokhman kepada Liputan6.com, Selasa (22/12).

Menurutnya, pihaknya tak memasalahkan hal itu. Yang terpenting bagi Gerindra, menurut Habiburokhman, adalah menyukseskan kepemimpinan Jokowi.

"Kita enggak ada masalah, kita prinsipnya ya kita sebagai partai pendukung ingin Pak Presiden sukses mengemban amanat dari rakyat," terang dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memperkenalkan nama-nama calon menteri yang bakal duduk di sejumlah pos kementerian. Ada enam orang yang bakal dilantik Jokowi pada Rabu (23/12).

"Pada sore yang berbahagia ini saya bersama wapres ingin mengumumkan, menteri menteri baru yang akan duduk di anggota kabinet indonesia maju. Untuk itu saya akan memperkenalkan satu per satu," kata Jokowi di Istana Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Dalam pengumuman itu, Jokowi menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Kursi ini kosong setelah Edhy dicokok KPK terbelit kasus ekspor benih lobster.

"Bapak Sakti Wahyu Trenggono, beliau sekarang ini memegang jabatan wamen pertahanan, sekarang kita kan berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Jokowi.

Reporter: Yopi M

Sumber: Liputan6.com