Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra ragukan netralitas TNI, Polri dan PNS di Pilpres 2019

Gerindra ragukan netralitas TNI, Polri dan PNS di Pilpres 2019 Ahmad Riza Patria. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria meragukan tercapainya netralitas TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilpres 2019. Keraguan ini muncul usai dia mendapatkan video terkait penyerahan dana bantuan oleh salah satu kepala daerah.

"Biar pemerintah sampaikan berkali-kali netral tapi aparat ini paham siapa pemimpinnya. Memang Pak Jokowi enggak perintah, tapi ada kreativitas di bawah," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Dia mengungkapkan, mendapatkan video tersebut didapatkan melalui pesan elektronik Whats App. Dimana dalam video itu, kepala daerah menyisipkan kalimat bernada permintaan dukungan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ini kemarin saya dapat WA ada pilih Pak Jokowi ya, padahal bupati lho. Harus Pak Jokowi yang sampaikan TNI Polri, PNS, netral. Maksudnya baik mendukung pemimpinnya tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Ini yang harus diperhatikan," jelasnya.

Riza pun meminta Jokowi juga memperhatikan merosotnya indeks demokrasi di Tanah Air. Padahal, sejak 2004 lalu bangsa Indonesia bangga menjadi negara demokratis ketiga di dunia.

"Sekarang harus diingatkan presiden dan pemerintah untuk menaikkan indeks demokrasi kita. Saya punya keyakinan sisa setahun ini mampu mengembalikan," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Ganjar Desak Jokowi Koreksi soal Presiden Boleh Memihak: Berbahaya!

VIDEO: Ganjar Desak Jokowi Koreksi soal Presiden Boleh Memihak: Berbahaya!

Ganjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran

Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran

Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
VIDEO: Pernyataan Prabowo Menggebu-gebu di Rakornas Gerindra

VIDEO: Pernyataan Prabowo Menggebu-gebu di Rakornas Gerindra

Prabowo menggebu-gebu berbicara depan kader saat Rakornas Gerindra.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama

Jokowi soal Pilpres 2024 Satu Putaran: Kita Tunggu Bersama-sama

Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya

Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi

Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.

Baca Selengkapnya
TKN Yakin Jokowi Dukung Prabowo 200%: Tidak Mungkin Lepaskan Gibran

TKN Yakin Jokowi Dukung Prabowo 200%: Tidak Mungkin Lepaskan Gibran

Menurut TKN, tidak mungkin Jokowi melepaskan begitu saja putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menghadapi kontestasi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya