Gerindra pun terbelah sikapi presidential threshold
Merdeka.com - Pembahasan angka presidential threshold dalam revisi UU Pemilu hingga saat ini masih deadlock (buntu). Bukan cuma antar fraksi di DPR, tapi di internal partai politik pun tidak satu suara. Salah satunya yang terjadi di Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon ingin ambang batas capres dihapuskan. Fadli menilai, partainya sampai saat ini bersikap presidential threshold nol persen.
"Harusnya dihapuskan 0 persen," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).
Menurutnya, menghapus angka presidential threshold itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, tambahnya, hak pilih dan memilih itu seharusnya ada di setiap warga negara.
"Secara logika dasar menghapus persyaratan threshold dan itu tidak tentangan dengan konstitusi kita malah konstitusi kita mengatakan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih jadi harusnya dipermudah," ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk menerima ambang batas capres sebesar 10-15 persen. Hal itu, menurut Muzani, dilakukan untuk menghindari voting.
Ahmad Muzani ©dpr.go.id"Kita pertimbangkan agar kita menghindari voting supaya suara DPR bersatu, di titik berapa kita akan bicara," kata Muzani.
Di lain pihak, anggota pansus RUU Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim bahwa saat ini ketujuh fraksi pendukung pemerintah juga sudah solid dengan angka presidential threshold 20-25 tersebut.
"Saya kira sudah solid. Tinggal nanti di akhir dalam panja pemilu apakah kita bisa putuskan secara musyawarah, ya kalau tidak ya voting," pungkasnya.
Tujuh partai pemerintah yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB dan PPP. Sementara Gerindra, Demokrat dan PKS ingin nol persen.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024
Dengan diterapkannya parliamentary threshold sebesar 4%, berdampak kepada banyak suara rakyat tidak dipakai.
Baca SelengkapnyaJK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan
JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaPartai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan
Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaIndikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaGerindra Sebut Munculnya Nama Erina Gudono di Pilkada Sleman Aspirasi Masyarakat
Gerindra membantah jika masuknya nama istri Ketua PSI Kaesang Pangarep ini merupakan dorongan dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca Selengkapnya