Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra pun terbelah sikapi presidential threshold

Gerindra pun terbelah sikapi presidential threshold Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Pembahasan angka presidential threshold dalam revisi UU Pemilu hingga saat ini masih deadlock (buntu). Bukan cuma antar fraksi di DPR, tapi di internal partai politik pun tidak satu suara. Salah satunya yang terjadi di Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon ingin ambang batas capres dihapuskan. Fadli menilai, partainya sampai saat ini bersikap presidential threshold nol persen.

"Harusnya dihapuskan 0 persen," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Menurutnya, menghapus angka presidential threshold itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Selain itu, tambahnya, hak pilih dan memilih itu seharusnya ada di setiap warga negara.

"Secara logika dasar menghapus persyaratan threshold dan itu tidak tentangan dengan konstitusi kita malah konstitusi kita mengatakan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih jadi harusnya dipermudah," ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk menerima ambang batas capres sebesar 10-15 persen. Hal itu, menurut Muzani, dilakukan untuk menghindari voting.

ahmad muzani

Ahmad Muzani ©dpr.go.id

"Kita pertimbangkan agar kita menghindari voting supaya suara DPR bersatu, di titik berapa kita akan bicara," kata Muzani.

Di lain pihak, anggota pansus RUU Pemilu dari Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim bahwa saat ini ketujuh fraksi pendukung pemerintah juga sudah solid dengan angka presidential threshold 20-25 tersebut.

"Saya kira sudah solid. Tinggal nanti di akhir dalam panja pemilu apakah kita bisa putuskan secara musyawarah, ya kalau tidak ya voting," pungkasnya.

Tujuh partai pemerintah yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PAN, PKB dan PPP. Sementara Gerindra, Demokrat dan PKS ingin nol persen.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024

Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024

Dengan diterapkannya parliamentary threshold sebesar 4%, berdampak kepada banyak suara rakyat tidak dipakai.

Baca Selengkapnya
JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan

JK Usul Ambang Batas Presiden di Pemilu 2024 Tidak 20%: Dulu Saya Calon Banyak, Satu Pilihan

JK menyebut, presidential Threshold (PT) atau ambang batas seharusnya tidak 20%.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan

Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan

Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.

Baca Selengkapnya
Indikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain

Indikator Politik Beberkan Alasan Elektabilitas PDIP Turun: Jokower Pindah ke Partai Lain

Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut Munculnya Nama Erina Gudono di Pilkada Sleman Aspirasi Masyarakat

Gerindra Sebut Munculnya Nama Erina Gudono di Pilkada Sleman Aspirasi Masyarakat

Gerindra membantah jika masuknya nama istri Ketua PSI Kaesang Pangarep ini merupakan dorongan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP

PDIP: Jokowi Mungkin Akan Punya Legacy Hilangkan PPP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.

Baca Selengkapnya