Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Sugiono mengatakan Pidato Kenegaraan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat gabungan seluruh pimpinan dan Fraksi MPR.

Karena itu, menurut dia, pernyataan Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Selasa (16/8) tersebut tidak ada yang salah karena sesuai dengan hasil rapat gabungan (ragab).

"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet dalam pidato di Sidang Tahunan MPR sudah sesuai dengan hasil Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi MPR," kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya dilansir Antara, Kamis (18/8).

Dia menjelaskan hasil rapat gabungan tersebut menyepakati Badan Pengkajian MPR merekomendasikan untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut dia, hasil ragab tersebut untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum PPHN.

“Pada awal bulan September 2022, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR,” ujarnya.

Sugiono menjelaskan ragab menerima hasil kajian substansi dan bentuk PPHN dari Badan Pengkajian MPR dan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Badan Pengkajian MPR tersebut.

Karena itu, menurut dia, tidak ada hal yang menyimpang dalam Pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Sidang Tahunan MPR tersebut.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut secara aklamasi dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD, menindaklanjuti kajian substansi produk hukum PPHN. Sehingga awal September mendatang MPR akan menggelar Sidang Paripurna.

"MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya," kata Bamsoet.

"Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR," pungkasnya.