Merdeka.com - Partai Gerindra salah satu yang mendukung opsi pemilihan kepada daerah, gubernur, bupati dan wali kota dipilih melalui DPRD. Alasannya, selama ini banyak praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah karena mahalnya untuk ikut Pilkada.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Menurut dia, Pilkada langsung membuat kepala daerah butuh banyak modal untuk ikut, dampaknya korupsi ketika sudah menjabat.

"Pengeluaran seorang calon kepala daerah bisa berpuluh-puluh miliar bahkan beratus-ratus miliar untuk tingkat kabupaten dan kota. Sesudah kepala daerah terpilih terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD," kata Martin saat dihubungi, Jumat (5/9).

Termasuk pengangkatan pejabat di daerah seperti kepala dinas yang banyak terjadi permainan uang. Buktinya, ratusan kepala daerah tersangkut korupsi selama 8 tahun terakhir ini.

"Akibatnya selama ini sudah ada 327 bupati, gubernur, wali kota tersangkut korupsi dan masuk penjara, selama 8 tahun ini. Itu data dari Kemendagri," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, Pilkada langsung sangat rawan praktik korupsi. Lain halnya dengan pilkada dipilih oleh DPRD, indikasi transaksional dalam pemilihan bisa diawasi dengan baik oleh KPK.

"Jadi Pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK," jelas Martin.

Diketahui, Panja RUU Pilkada saat ini sedang digodok oleh DPR. Ada tiga opsi yang ditawarkan dan menjadi pro dan kontra antar fraksi di DPR.

Opsi pertama, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB, PKS dan pemerintah.

Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra. Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD hanya didukung oleh DPD.