Gerindra Minta Maaf ke Demokrat Terkait Pernyataan Arief Pouyono
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Pouyono sempat meminta Partai Demokrat agar keluar dari koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Arief menilai Demokrat dinilai tak memberikan kontribusi apapun dalam peningkatan suara pasangan nomor urut 02 tersebut.
Namun atas pernyataan rekannya, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menyampaikan permohonan maaf. Riza menyampaikan sampai saat ini koalisi Indonesia Adil Makmur yang terdiri lima parpol yaitu Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya masih solid dan kokoh.
Riza menyampaikan, dalam setiap parpol pasti ada satu atau dua pengurus maupun kader yang memiliki suara atau pendapat berbeda. Ini menurutnya merupakan konsekuensi iklim demokrasi.
"Kami juga sampaikan di berbagai kesempatan, kalau ada pengurus dan kader kami yang menyampaikan sesuatu, perilaku, ucapan, yang mungkin dirasa kurang pas bagi Partai Demokrat atau partai lain, tentu kami sampaikan mohon maaf," kata Riza di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/5) sore.
"Kami juga mohon dipahami dan dimengerti jika Prabowo-Sandi menyampaikan ucapan-ucapan, perilaku, tindakan yang menyinggung dan mengintervensi partai lain," sambungnya.
Riza menyampaikan, Prabowo sangat berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah mengusungnya dalam Pilpres 2019. SBY, kata Riza, adalah Ketum parpol pertama yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo.
"Pak SBY memberi dukungan dan kontribusi bagi kemenangan Prabowo-Sandiaga, dan Pak Prabowo juga berterima kasih bahwa Pak SBY adalah ketua umum yang pertama yang sesungguhnya mengusung Pak Prabowo saat koalisi dibangun," jelasnya.
Apakah DPP akan menertibkan Arief Pouyono? Riza mengatakan DPP Partai Gerindra memiliki aturan dan mekanisme internal. Prabowo juga belum memanggil Arief Pouyono terkait pernyataannya.
"Kami ingin bahwa sama-sama saling menjaga, mengurus kader masing-masing untuk tentu menjaga hubungan," ujarnya.
Riza meminta agar hal ini tak dibesar-besarkan. Karena setiap pengurus dalam parpol tak selalu memiliki pandangan seragam.
"Di setiap partai ada saja satu-dua yang punya pemikiran berbeda. Saya kira menyikapi secara bijak bisa jadi introspeksi. Jangan dibesar-besarkan," tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ciri Pemilu yang Demokratis adalah Bebas, Adil, dan Rahasia, Berikut Penjelasannya
Pemilu yang demokratis sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa warga negara memiliki suara.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya
Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaRektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya