Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra berupaya agar rapat paripurna pengambilan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas lewat cara voting. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya akan meyakinkan fraksi-fraksi lain lewat pandangan di rapat paripurna.

"Kami menghindari voting karena pikiran-pikiran yang kami rasa benar harus kami yakinkan ke teman-teman fraksi lain," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Partai Gerindra, kata Muzani, akan berjuang agar Perppu Ormas tak disahkan meski hanya seorang diri.

"Enggak ada pasrah. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu enggak boleh pasrah. Meskipun seorang diri, kami akan melakukan itu. Dan Gerindra merasa kebenaran itu harus ditegakkan. Demokrasi harus tetap jadi komitmen kita," ujarnya.

Muzani menegaskan, Perppu Ormas terkesan menafikan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Hal ini karena Perppu Ormas ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengambil tindakan sepihak dalam membubarkan ormas.

"Sebagai negara hukum memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap kelompok masyarakat, ormas yang dianggap bisa mengganggu bagi stabilitas. Ini kan bisa berpotensi menjadi suatu tirani," tegasnya.

"Kita mengaku negara hukum tapi lakukan tindakan-tindakan yang jauh dari hukum. Sebaliknya juga kita mengaku sebagai negara demokrasi tapi perppu itu bisa mengakibatkan tindakan yang ademokrasi," sambung Muzani.