Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengkritisi rencana Presiden Joko Widodo untuk menyediakan pembangunan rumah berskema DP 0 persen bagi 945.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), 247.000 Prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. Menurutnya, rencana itu jelas merupakan strategi Jokowi untuk memanfaatkan anggaran pemerintah dalam rangka program populis.

"Ini juga ada Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presiden ada kesan tergesa-gesa dengan program ini, andaikan disampaikan dalam kapasitasnya sebagai calon dan direncanakan untuk tahun yang akan datang apabila terpilih mungkin saya tidak boleh mengkritisinya," kata Nizar lewat keterangan tertulisnya, Selasa (13/11).

Dia menambahkan, pemerintah juga harus hati-hati mengelola anggaran agar jangan sampai demi kepentingan pencitraan semua diobral. Sebab, kata dia, cara mengobral anggaran untuk kepentingan kampaye bisa membahayakan anggaran negara, dan menyulitkan pemerintahan berikutnya.

"Jokowi juga harus mengingat sejarah bagaimana dulu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperjuangkan program DP 0 persen (untuk berpenghasilan rendah bukan untuk PNS) sebagian kabinet Jokowi ikut mencibirnya. Apa sekarang tidak malu meng-copy paste program yang dulu diragukan," ujarnya.

Dia melanjutkan, ASN, TNI dan Polri adalah elemen yang tergolong berekonomi menengah ke atas. Nizar memandang, belum ada seorang pegawai negeri sipil yang belum mempunyai rumah layak huni.

Nizar mengaku bukan tidak setuju bila pemerintah perhatian kepada ASN, TNI dan Polri. Tetapi masih ada elemen lain yang perlu diperhatikan sebagaimana program Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya disasar untuk orang kurang mampu.

"Saya yakin justru mereka (PNS) akan menolak program ini. Oleh karena itu Pemerintah harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola anggaran, jangan karena syahwat politik lalu semua dianggap boleh dilakukan," tandas legislator DPR RI fraksi Gerindra tersebut.