Gerindra: Banyak caleg gunakan APBN untuk kampanye

Senin, 10 Maret 2014 15:53 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
martin hutabarat. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat merasa kesal dengan tingkah caleg incumbent yang memanfaatkan program pemerintah untuk melakukan kampanye. Dia menuding, banyak caleg yang menggunakan uang negara untuk meraih simpati rakyat di Pemilu 2014.

Martin mengungkapkan, dirinya mendapat laporan dari warga, bahwa ada caleg yang membagikan voucher untuk membangun infrastruktur di sebuah desa. Padahal, voucher itu adalah dari uang APBN yang memang program pemerintah, namun diklaim pribadi caleg.

"Dimana-mana kita lihat masing-masing komisi mengeluarkan voucher, dibagi-bagi kemana-mana. Ini aneh, pembangunan kita untuk DPR masing-masing memiliki voucher jadi biaya kampanye," kata Martin dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3).

Dia menjelaskan, seperti program infrastruktur dan pendidikan, langsung dibagikan oleh caleg kepada masyarakat atau instansi di daerah masing-masing. Sehingga muncul stigma di masyarakat bahwa program itu berasal dari caleg bukan program pemerintah.

"Itu fakta, kalau kita anggota DPR dapat dana untuk pembangunan infrastruktur misalnya Rp 250 juta, dana sekolah, koperasi, dikasihkan buat kami (anggota DPR)," kata dia.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini pun merasa dirugikan dalam program ini. Apalagi, dirinya di Komisi III DPR bidang hukum dan HAM yang tak punya program untuk dibagikan ke masyarakat lewat voucher.

"Saya nanti bawa KPK kemari, jadi di antara kita sendiri ini sudah tidak betul, lagi ada yang hanya mengandalkan KPK, Polri, ada yang andalkan bos, voucher semua uang negara digunakan jadi kampanye, rusak lagi kita, sulap APBN menjadi alat kampanye," tegas dia.

Dia pun menyayangkan program tersebut. Apalagi, penyaluran bukan langsung ke rakyat, tetapi melalui anggota DPR di masing-masing komisi.

"Tapi penyalurannya melalui anggota di komisi, akhirnya orang datang ke sana anggota bawa infrastruktur lewat beratus kupon, nilainya berpuluh miliar," tutur dia.

"Nah kita dikomisi III ini komisi paling kering, apa yang bisa kita lakukan kecuali menjual diri," imbuhnya.

Ditambah lagi masyarakat yang lebih memilih caleg punya uang ketimbang bermodal visi dan misi. Martin pun hanya bisa menjelaskan bahwa voucher yang dibagikan adalah uang rakyat, bukan uang caleg.

"Realitasnya mereka bilang (anda mampu) bayar berapa? (Caleg) DPR lain keluarkan puluh miliar untuk bangun infrastruktur. Kita hanya bisa menjelaskan, itu uang negara, bukan uang mereka," pungkasnya. [ded]

Topik berita Terkait:
  1. Gerindra
  2. Pemilu 2014
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.