Merdeka.com - Partai Gerindra berencana mengajukan judicial review (Uji Materiil) terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Gerindra tidak menutup kemungkinan melakukan komunikasi dengan Ormas yang menolak dan ingin mengajukan judicial review terhadap UU tersebut.

"Yah sebenarnya kan judicial review juga akan diajukan banyak pihak terutama yang terkena langsung dampak dari Perppu ormas yang kini sudah menjadi UU," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Bisa saja (komunikasi dengan Ormas yang akan mengajukan judicial review) itu sangat tergantung pada materinya juga, substansi materinya gitu," lanjutnya.

Fadli juga mengklaim bahwa pasti ada Ormas yang merasa simpati pada Partai Gerindra sebab mereka akan mengajukan permohonan uji materiil ke MK terkait dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 itu. Tambahnya, antara Gerindra dan juga Ormas yang akan mengajukan judicial review akan memiliki keterkaitan karena sama-sama menginginkan adanya koreksi pada UU tersebut.

"Tetapi ada Ormas-Ormas yang bersimpati dengar Gerindra. Saya kira itu kan bisa jadi satu pihak yang punya kaitan langsung bisa menjadi pihak yang terdampak dari Perppu ini jadi saya kira dengan adanya UU ini masyarakat yang menginginkan adanya satu koreksi melalui judicial review yah sangat dimungkinkan," ucapnya.

Sebelumnya Fadli juga sempat mengatakan, indeks demokrasi Indonesia kini telah menurun. Hal itu terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas.

"Dan terbukti indeks demokrasi kita turun. Salah satunya karena adanya Perppu ini. Perppu ini mengkerangkeng kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai yang dijamin UUD kita," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Penurunan indeks tersebut, kata Fadli, terjadi karena sudah adanya korban dari Perppu itu sejak sebelum disahkan menjadi UU. Sebab itulah demokrasi di Indonesia menurun.

"Yang kita sayangkan terkait dengan pembubaran ormas yang sudah jatuh korban ormas tertentu di sini tanpa melalui satu proses pengadilan. Secara subjektif oleh pemerintah. Ini yang mereduksi demokrasi kita," ungkapnya.