Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Kalimantan 27 2018 lalu rendah. Pada Pilgub Kalimantan itu tercatat dari 2,36 juta pemilih terdaftar hanya 58,16 persen pemilih menyuarakan suaranya dari target 70 persen.

Tingkat partisipasi pemilih Pilgub Kalimantan itu terendah kedua setelah Riau. "Memang, tingkat partisipasi bukan tujuan utama. Tapi, tingkat partisipasi jika semakin besar, legitimasi pemimpin terpilih semakin baik," kata Ketua KPU Kalimantan Timur, Mohammad Taufik, dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas partisipasi masyarakat pada Pilgub Kaltim, di Hotel Bumi Senyiur, Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda, Senin (22/10).

Sederetan kemungkinan persoalan seperti rendahnya tingkat pemilih diungkap dalam FGD itu. Mulai dari proses pencocokan dan penelitian (Coklit) sampai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) hingga karakteristik daerah, serta kualitas calon pemimpin yang diusung partai politik.

"Ada 3 daerah di Kaltim, di mana tingkat partisipasinya rendah saat Pilgub kemarin. Seperti di Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar komisioner KPU Kalimantan Timur, Ida Farida, di kesempatan yang sama.

"Tetap saja menjadi ganjalan, karena prosentasenya meningkat dari Pilgub 2013, kalau Pilpres (2014) menjadi acuannya," ujar Ida.

Menurut Ida, KPU sudah melakukan berbagai macam cara sosialisasi. Baik melalui pemberitaan media, maupun media sosial. Meski memang, ada saja yang menilai, bahwa sosialisasi tidak maksimal di level bawah, seperti di daerah terpencil.

"Di sisi lain, saat ini juga, kita sebagai penyelenggara, sedang melakukan proses perbaikan DPT Pilgub, menuju DPT Pilpres. Ada berkurang sekitar 40 ribu pemilih. Ini juga menjadi evaluasi, untuk memaksimalkan petugas coklit di lapangan, jelang pemilu 2019," sebut Ida.

Belum lagi, lanjut Ida, terkait soal karakteristik daerah. "Catatan kami, di Kabupaten Penajam Paser Utara, partisipasi pemilih paling tinggi se-Kaltim saat Pilgub, karena bersamaan berlangsungnya Pilbup. Jadi, sejauh ini, tidak ada kultur yang mengikat masyarakat Kaltim untuk maksimal menggunakan hak pilihnya," kata dia.