Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gelar Rapat di Hotel, DPR Bantah Sepakati RUU KUHP Diam-diam

Gelar Rapat di Hotel, DPR Bantah Sepakati RUU KUHP Diam-diam arsul sani. ©2019 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Panitia Kerja DPR dan pemerintah telah menyelesaikan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR dan pemerintah menyepakati dalam perumusan yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta.

Anggota DPR Komisi III Arsul Sani membantah DPR dan pemerintah melakukan pembahasan secara tertutup. Dia berdalih, pertemuan dengan pemerintah kemarin adalah untuk merumuskan. Bukan perdebatan beberapa pasal.

"Ini kan rapat perumusan. Kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Dalam perumusan kemarin, kata Arsul yang dibahas adalah lamanya hukuman sampai cakupan pasal. Misalnya dalam perdebatan di pasal perzinaan kemarin disepakati sebagai delik aduan oleh keluarga.

"Masa mau tau juga perumusan titik komanya dan segala macam apakah pakai kata 'terhadap' atau 'atas', gitu kan enggak usah," sebut Sekjen PPP itu.

Menurut Arsul, perdebatan sudah selesai. Misalnya, terkait pasal penghinaan presiden sudah sepakat antara pemerintah dan DPR bahwa itu harus ada. Kata dia hal itu sudah dibahas sejak lama.

"Yang kedua, ini akhir pekan, tidak bisa di sini rapatnya," ujar Arsul menjelaskan rapat perumusan dilakukan di luar Gedung DPR.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU RI Luruskan Kabar Komisioner KPU Jayapura Dijemput Paksa dari Hotel Tempat Pleno
KPU RI Luruskan Kabar Komisioner KPU Jayapura Dijemput Paksa dari Hotel Tempat Pleno

Sebab, lambatnya proses perhitungan suara oleh komisioner KPU Jayapura.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40

DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Wapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .

Baca Selengkapnya
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya