Gede Pasek Serahkan Jabatan Ketum PKN ke Anas Urbaningrum
Merdeka.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika (GPS) membuat keputusan mengejutkan. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyerahkan kursi PKN yang dipimpinnya pada Anas Urbaningrum alias AU.
"Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan jiwa saya telah bersiap menyerahkan jabatan ketua umum PKN kepada Mas Anas," kata pria yang akrab disapa GPS ini pada merdeka.com, Jumat (12/5).
Pasek yakin di target etape ketiga ini PKN akan lebih cepat akselerasinya jika dipimpin oleh sosok politisi berdarah dingin seperti Anas.
"Etape pertama lolos Kumham, etape kedua lolos KPU dan kini etape ketiga setengah jalan masih saya, nanti setelah Mas Anas bebas murni menjalani CMB (Cuti Menjelang Bebas) akan saya serahkan jabatan ketua umum saya kepada Beliau. Sekarang saya masih tuntaskan secara maksimal, " katanya.
Perkiraan GPS, pertengahan bulan Juli nanti proses itu sudah bisa berjalan. Mereka akan membuat konsep dwi tunggal sebagai bentuk value politik yang mengedepankan persahabatan, perjuangan bersama dan jauh dari nuansa rebutan rebutan kekuasaan di internal.
"Saya ingin membangun kultur politik bahwa dalam politik bukan haus jabatan yang harus ditampilkan, tetapi bagaimana mengatur formasi agar ide dan gagasan bisa berjalan dengan maksimal. Sebab politik itu kontestasi ide gagasan kebangsaan, " kata mantan ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut.
Dijelaskannya juga, dirinya sudah bertemu berdua dengan Anas dan sudah meminta langsung kesediaan memimpin PKN.
"Saya sudah bertemu, dan nanti dalam waktu dekat usai urusan pencalegan, Saya juga akan ajak semua Kapimda bertemu langsung secara khusus dan pertengahan Juli nanti segera dilakukan peralihan," katanya.
Ketika ditanya setelah jadi Ketum akan menempati posisi apa di partai, GPS mengatakan posisi tidak penting baginya. "Yang pasti posisinya mengawal agar Mas AU bisa maksimal memimpin PKN ke depannya, " kata politisi yang juga advokat ini.
GPS mengilustrasikan PKN seperti istana negara di IKN. "Arsiteknya orang Bali yaitu Seniman Nyoman Nuartha, tetapi yang memimpin dan mengelola adalah Presiden Jokowi. Ya PKN arsiteknya saya, yang kemudian memimpin mengelola Mas Anas. PKN dan IKN kan beda tipis karena sama-sama Nusantara, " kata GPS.
Ia menambahkan, PKN merupakan salah satu parpol termuda yang lolos dan ikut di Pemilu 2024 mendatang. Saat penetapan dan pengambilan nomor urut, PKN mendapatkan nomor urut sembilan. Nomor yang dulu lekat dengan partai asal mereka yaitu Demokrat.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaKetua TKN: Hanya Prabowo yang Sampaikan Prestasi Pertahanan, Ganjar dan Anies Sibuk Menjatuhkan
TKN Prabowo-Gibran menyayangkan Ganjar dan Anies berusaha menyerang Prabowo ketimbang menyampaikan gagasan soal pertahanan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaDitanya Maju Pilgub DKI 2024, Anies: Kita Lagi Fokus Tuntaskan Amanah Jutaan Orang
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaPengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca Selengkapnya