Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya 5 orang yang berupaya ambil paksa partainya. Mulai dari kader Demokrat, mantan kader, orang di lingkaran Istana, hingga menyinggung mantan kader yang terlibat korupsi.

Terkait hal itu, mantan Kader Demokrat Gede Pasek Suardika mendorong, AHY mengungkap orang-orang yang dimaksud. Dia tak ingin hal ini justru menimbulkan prasangka terhadap orang tak bersalah.

“Yang perlu diperjelas siapa-siapa saja orang yang dimaksud kalau sudah dieskpose ke publik. Agar tidak menimbulkan aneka prasangka,” kata Pasek saat dihubungi merdeka.com, Senin (1/2).

Pasek tak mau turut campur urusan internal Partai Demokrat. Karena dirinya kini tak lagi menjadi bagian dari partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Namun, apabila tuduhan tersebut diarahkan kepada mantan Ketum Demokrat, Anas Urbaningrum, Pasek merasa sangat tidak yakin.

“Saya tidak yakin,” kata sahabat Anas Urbaningrum tersebut.

AHY mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak dari lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," jelas AHY dalam siaran telekonferensi di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan, ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum Demokrat pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman.

Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Demokrat dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Dia menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggantikandengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB.

Dia menuturkan, berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," beber AHY.