Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai penggunaan politik uang semakin marak dalam pemilihan kepala daerah maupun kepala Kabupaten/Kota. Anggaran untuk Pilkada yang dikeluarkan pemerintah pun semakin meningkat. Gamawan pun bersikeras Gubernur cukup dipilih DPRD.

"Pemilu yang mahal dari penyelenggara dan juga dari calon, karena ada kecenderungan money politics di situ, dimana belakangan ini anggaran nya makin meningkat," ujar Mendagri, Gamawan Fauzi usai rapat kerja dengan Komisi II, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6).

Apalagi bagi calon yang menggunakan kapal tertentu sebagai kendaraan politik membutuhkan biaya besar. Hal ini bukan hanya biaya penyelenggaraan tetapi biaya untuk mencalonkan.

"Nah ini bukan hanya biaya penyelenggaraan yang besar, tapi juga biaya calon itu sendiri. Untuk diketahui ya, yang sudah menghadapi proses hukum sekarang itu lebih 200 kepala daerah, jadi sudah hampir 50 persen total kepala daerah sejak 2004. Ini patut kita asumsikan bahwa ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah yang mahal, itu sebabnya," jelasnya.

Selanjutnya, alasan kedua urusan provinsi itu sekitar 25 persen berhubungan langsung dengan warga. Sementara urusan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ada di kabupaten kota kurang lebih 75 persen.

"Nah kalau peran gubernur itu yang ketiga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sudah 3 argumentasi kita kan. Makanya untuk gubernur, kita sarankan untuk tidak dipilih langsung, tapi untuk bupati walikota itu dipilih langsung," paparnya.

Berikut usulan Mendagri:

1. Formulasi pemilihan Gubernur dengan dipilih oleh DPR. Sedangkan Bupati/Walikota dipilih secara langsung oleh warga.

2. Pemilihan tidak dalam satu paket, yakni konstitusi tidak mengenal istilah kepala daerah. Kondisi geografis, demografis serta beban tugas antara satu daerah dan daerah lainnya berlainan.

3. Persyaratan calon, dimana perlu adanya pembatasan bagi seorang calon yang merupakan keturunan atau terdapat ikatan perkawinan dengan kepala daerah.

4. Penyelenggara Kampanye, dengan ditiadakan untuk mengelimir biaya politik yang dikeluarkan oleh seorang calon kepala daerah.

5. Penyelesaian sengketa Pilkada, yakni mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa dari MK ke MA serta mengklarifikasi tingkat peradilan yang berbeda bagi pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota.