Ganjar Ingatkan Mendagri: Pilkada Lewat DPRD Rawan Terjadi Suap

Selasa, 19 November 2019 14:53 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Ganjar Ingatkan Mendagri: Pilkada Lewat DPRD Rawan Terjadi Suap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus hati-hati dalam mengubah sistem pilkada langsung menjadi dipilih DPRD. Menurutnya, sistem tersebut justru rawan potensi jual beli jabatan.

"Jadi kalau pilkada mau kembali dipilih oleh DPRD bisa kita prediksi terjadi suap, jual beli orangnya disembunyikan. Dulu pernah terjadi tapi masyarakat tidak suka karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Makanya solusinya pemilihan langsung," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa (19/12).

Dia menyebut untuk mengubah sistem harus ada kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan dampak baik dan buruknya semua demi kepentingan masyarakat. "Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur," ungkapnya.

1 dari 2 halaman

UU Pilkada Harus Direvisi

Ganjar menyebut beberapa aturan terkait pilkada langsung juga harus direvisi bersama-sama. Semua pihak, kata dia, juga harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari solusi.

"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.

Terkait mahalnya biaya kampanye, dia sudah mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

"Semua kalau sudah difasilitasi KPU mulai debat terbuka kan biayanya murah. Pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," ujar Ganjar.

2 dari 2 halaman

Mendagri Ingin Ubah Pilkada Langsung

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mewacanakan akan mengubah sistem pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar pilkada langsung diganti menjadi pilkada tidak langsung, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Usulan itu dilatarbelakangi karena adanya politik uang yang tinggi selama pilkada berlangsung. Usulan tersebut memunculkan kegaduhan dan pro kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat. [ray]

Baca juga:
Gerindra Nilai Pilkada Lewat DPRD Tak Melanggar UUD
Mendagri Tantang Bertemu Kepala Daerah yang Tak Keluar Ongkos Politik Pilkada
PDIP Dukung Pelaksanaan Pilkada Langsung Dievaluasi
DPR Segera Revisi UU Pilkada, Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikaji
PKS Nilai Pelaksanaan Pilkada Lewat DPRD Lebih Banyak Mudaratnya

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini