Merdeka.com - Kabar adanya surat perjanjian utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno sempat bikin heboh publik. Perjanjian utang piutang itu menyangkut dana kampanye dan logistik di Pilgub DKI 2017 silam. Isu itu dihembuskan pertama kali oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa.

Pernyataan Erwin dilontarkan dalam Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah 5 Februari 2022. Saat wawancara, Akbar Faizal sempat menanyakan soal perjanjian politik dalam Pemilu. Erwin pun mengungkap perjanjian dalam Pemilu sangat dibutuhkan demi kelangsungan di dunia politik.

Erwin menerangkan, saat Pilkada DKI 2017, pasangan calon Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Anies-Sandiaga tak hanya ada perjanjian politik. Namun juga perjanjian utang piutang.

Ikuti berita Anies Baswedan di Liputan6.com

"Saya baru tahu juga memang, itu memang waktu putaran pertama (Pilkada DKI 2017), ya. Logistik juga susah. Jadi yang punya logistik kan Sandi, Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin.

Kala itu untuk maju putaran pertama Pilkada DKI, Anies-Sandiaga sedang tertatih-tatih. Erwin menyebut utang ini diperkirakan belum lunas hingga saat ini.

Perjanjian antara Anies, Sandiaga dan Prabowo itu disusun pengacara Sandi saat itu, Rikrik Rizkiyana dan ditulis Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon pada September 2016. Perjanjian yang berisi 7 poin itu kini dipegang oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tandatangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September. Tapi isi-isinya secara lebih etis disampaikan yang punya copynya. Saya sendiri enggak megang," kata Sandiaga menanggapi kabar utang piutang tersebut.

Nilainya utang Anies itu ditaksir mencapai Rp50 miliar. Namun, berdasarkan salinan surat perjanjian yang beredar, nominal utang Anies ternyata lebih besar yaitu Rp92 miliar. Surat ini berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang II dan ditandatangani oleh Anies di atas materai 6000 pada 6 Februari 2017.

Isi Surat Perjanjian

Poin Pertama, surat pernyataan ini adalah tambahan dari Surat Pernyataan Pengakuan Hutang I yang dibuat pada 2 Januari 2017 lalu sebesar Rp20 miliar.

Poin Kedua, Anies mengakui meminjam uang sebesar Rp 30 miliar dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga pada 2 Januari 2017. Dana ini digunakan untuk keperluan kampanye Pilkada DKI 2017. Adapun dana ini akan diserahkan oleh Sandi langsung kepada tim kampanye.

Poin Ketiga, Anies mengakui bahwa total jumlah dana pinjaman I dan II adalah sebesar Rp50 miliar.

©2023 Merdeka.com/istimewa

Poin Keempat, sebagaimana dana pinjaman I, Anies menyatakan mengetahui bahwa dana pinjaman II itu berasal dari pihak ketiga. Sementara itu, Sandi menjamin secara pribadi pengembalian dana pinjaman II ini kepada pihak ketiga.

Poin Kelima, Sandi mengetahui bahwa dana pinjaman II bukan untuk kepentingan pribadi Anies, melainkan untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. Musababnya, dana yang dijanjikan Erwin Aksa selaku pihak penjamin, berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, saat itu belum tersedia.

Poin Keenam, Anies diwajibkan untuk mengembalikan atau membantu pengembalian bila bersama Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017.

Poin Ketujuh, tertulis Anies dan Sandiaga bila menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maka, Sandiaga berjanji menghapuskan dan menebaskan Anies dari utang tersebut.

Utang Dianggap Lunas

Isu ini direspons Tim Capres Anies Baswedan, Sudirman Said. Dia mengakui ada perjanjian antara Prabowo, Anies dan Sandiaga saat Pilgub DKI 2017 silam. Perjanjian itu menyangkut utang piutang untuk kepentingan kampanye dan logistik lain di Pilgub DKI.

Namun, Sudirman mengatakan utang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies-Sandiaga menang Pilgub DKI. Sehingga, dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

"Tapi perjanjian di kata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," kata Sudirman Said

Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga.

"Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu," tegas dia.

Sandiaga Ikhlaskan Utang Anies

Setelah isu utang jadi polemik, Sandiaga mendadak menolak mengomentari perjanjiannya dengan Anies itu. Dia sudah tak ingin lagi mengungkit biaya kampanye dan utang Anies pada Pilgub DKI 2017. Hal itu diputuskan setelah menerima masukan keluarga dan salat istikarah.

"Setelah saya salat istikharah, setelah saya menjmbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian," ujar Sandiaga di Acara Harlah NU, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2).

Awalnya, Sandiaga yang mengungkap adanya perjanjian dan utang piutang tersebut. Akibatnya, pro dan kontra terjadi di masyarakat. Sandiaga mengatakan, saat ini ingin fokus menatap masa depan. Tak ingin lagi mengungkit masa lalu. Terlebih, sebentar lagi akan ada Pemilu 2024.

"Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa rasa suka cita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita," kata Sandiaga.

Dia menegaskan, sampai saat ini hubungan dengan Anies Baswedan baik-baik saja.

Blak-blakan Anies soal Utang

Anies Baswedan mengungkap sumber utang Pilkada 2017 sebenarnya bukan berasal dari Sandiaga Uno. Wakil Anies di DKI Jakarta itu hanya menjadi pihak penjamin.

Dia mengatakan dana yang disebut utang itu merupakan bentuk dukungan berbagai tokoh untuk kampanye Pilkada DKI 2017. Namun, dalam surat perjanjian dianggap sebagai utang.

"Jadi itu kan dukungan tuh, siapa penjaminnya? Penjaminnya Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi," kata Anies dalam YouTube Merry Riana, dikutip Sabtu (11/2).

Menurut Anies, sumber dana tersebut berbagai dari pihak yang memberikannya dukungan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian dibuat dalam perjanjian sebagai utang dan ia tandatangani. Dalam surat yang beredar nilai uang yang dipinjamkan totalnya mencapai Rp92 miliar.

"Itu ada pihak ketiga yang mendukung, kemudian saya yang menyatakan, ada suratnya, surat pernyataan utang saya yang tanda tangan," jelas Anies.

Dalam surat perjanjian tertulis bahwa uang tersebut tidak perlu dikembalikan atau dilunasi bila Anies dan Sandi memenangkan Pilkada DKI 2017. Anies dan Sandi perlu mengembalikan bila kalah.

Maka, hari ini Anies menegaskan tidak punya utang apapun terkait Pilkada DKI 2017.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com