Freeport Pernah Dibahas Sengit Kubu Jokowi vs Prabowo pada Debat Capres 2014

Kamis, 17 Januari 2019 06:40 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta
Freeport Pernah Dibahas Sengit Kubu Jokowi vs Prabowo pada Debat Capres 2014 Jokowi dan Prabowo di Debat Capres jilid II. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Masalah renegosiasi kontrak Freeport pernah menjadi pembahasan dalam Debat Capres 2014. Saat itu peserta debat adalah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa versus Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam debat terakhir Pilpres 2014, pada sesi keenam menyinggung soal kontrak-kontrak tambang di Indonesia. Salah satunya menyinggung soal kontrak Freeport.

Berikut ini petikan poin debat capres 2014 soal Freeport antara kubu Jokowi vs Prabowo:

1 dari 5 halaman

Hatta Radjasa Tanyakan Soal Freeport

Dalam debat capres cawapres 2014, Hatta Rajasa menanyakan tentang izin perusahaan asing di hutan lindung. "Tahun 2003, ada 13 perusahaan asing diberikan izin untuk di hutan lindung. Apa pandangan bapak (Jokowi) terhadap itu," tanya Hatta dalam debat pada 8 Juli 2014.

Selanjutnya, Hatta menanyakan hal sama pada Jusuf Kalla. "Pak Jusuf Kalla, tadi banyak masalah mafia migas. Setujukah bapak dengan pandangan saya, bahwa setiap perpanjangan kontrak, saya setuju renegoisasi, banyak sekali justru perpanjangan itu merugikan kita. Contoh Freeport, yang seharusnya punya saham kita 51 persen bisa kita dapatkan, hilang. Apakah bapak menganggap, setuju tidak semua itu harus kita lakukan investigasi terhadap perpanjangan-perpanjangan kontrak seperti itu?" tanya Hatta.

2 dari 5 halaman

Inilah Jawaban Jusuf Kalla

Jusuf Kalla. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari

JK menjawab pertanyaan Hatta dengan tegas. Ia sangat setuju dengan investigasi yang diusulkan oleh Hatta. "Saya sangat setuju untuk dibikin investigasi. Coba lihat sajalah Freeport. Siapa yang pernah memiliki saham Freeport dan ke mana saham itu. Karena saya setuju untuk investigasi seperti itu," jawab JK.

3 dari 5 halaman

Jokowi: Kita Punya Niat atau Enggak?

Debat Capres jilid II. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Tak hanya JK, Jokowi juga menganggap investigasi itu perlu. Namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa ada orang yang berkepentingan. Menurutnya, bisa saja melakukan renegoisasi yang dimaksudkan Hatta, tapi jika kelompok kepentingan itu masih ada dan mengatur, maka kondisi tak akan berubah.

"Investigasi itu perlu. Artinya? Sebetulnya tempat-tempat yang berkaitan dengan tambang itu memang banyak kelompok kepentingan di situ. Semua orang sudah tahu, siapa yang dapat," kata Jokowi.

Ia menambahkan, diperlukan niat untuk melakukan investigasi terkait perusahaan tambang. "Kita itu punya niat ndak untuk menyelesaikan itu. Kita punya kemauan ndak untuk menyelesaikan itu. Masalahnya hanya itu," kata Jokowi.

4 dari 5 halaman

Hatta: Yang Merugikan Negara Kita Sikat

Hatta Rajasa. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Usai mendengar jawaban dari Jokowi dan JK, Hatta kembali tanyakan tentang upaya renegoisasi yang bisa menguntungkan Indonesia. "Bagaimana upaya kita agar renegoisasi itu betul-betul dapat menguntungkan sebesar-besarnya buat kita?" tanya Hatta lagi.

Hatta tak setuju dengan Jokowi soal adanya kelompok kepentingan. Hatta ingin kelompok kepentingan itu dihilangkan dengan transparansi dan akuntabilitas. "Saya tidak setuju kalau dikatakan ada kelompok-kelompok kepentingan. Justru kelompok kepentingan itulah yang harus kita tuntaskan, dengan transparansi dan akuntabilitas. Kalau kita mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok kepentingan, sehingga kita tidak bisa melakukan renegoisasi, itu tidak berjalan," jawab Hatta.

"Jadi jangan ada istilah bahwa karena ada kepentingan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Apapun siapapun dia yang menyangkut kepentingan, merugikan negara, harus kita sikat!" tegas Hatta.

5 dari 5 halaman

Lalu Apa Tanggapan Prabowo?

Debat Capres jilid II. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Di tengah perdebatan soal Freeport, Prabowo tidak spesifik mengomentari soal tambang di Papua tersebut. Prabowo menyoroti soal keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kenaikan harga kontrak gas Tangguh.

"Terima kasih kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, yang tanggal 1 Juli berhasil tanda tangan renegoisasi kontrak Tangguh. Dari kontrak yang merugikan bangsa Indonesia, akhirnya harga bisa naik dan kita sekarang diuntungkan Rp 250 triliun," kata Prabowo. [has]

Baca juga:
Cara Kerja Juru Poles Jokowi-Ma'ruf Hadapi Debat Capres
Mengintip Juru 'Poles' Jokowi-Ma'ruf Jelang Debat Capres
Persiapan Debat Capres, Jokowi-Ma'ruf Dibantu Dua Pakar Komunikasi
Prabowo-Sandiaga Akan Buat 'Digital Farming' Demi Swasembada Pangan
Jelang Debat Capres, Jokowi-Ma'ruf Latihan Bicara Dalam Waktu 3 Menit

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini