Fraksi PKB tak merasa bersalah soal insiden toilet
Merdeka.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak merasa bersalah dengan insiden lobi toilet yang terjadi antara anggota Komisi III DPR, Bachrudin Nasori dengan calon hakim agung Sudrajad Dimyati saat fit and proper test. Padahal akibat insiden itu, Sudrajad gagal menjadi hakim agung karena hanya mendapat satu suara dalam voting.
Ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Jafar berpandangan jika insiden ini adalah kejadian yang tak disengaja. Sehingga dia menilai, tak perlu merasa bersalah.
Selain itu, Marwan juga berpendapat jika tak ada yang perlu diklarifikasi. Karena, keduanya dirasa sama-sama saling tidak mengenal.
"Bukan merasa bersalah atau tidak. Itu kan insiden lah, enggak ada yang disengaja, itu juga enggak kenal kok, enggak ada yang perlu diklarifikasi lebih jauh," jelas Marwan di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9).
Marwan juga membantah jika pertemuan Bachrudin dan Sudrajad di toilet itu terjadi serah terima amplop. Yang terjadi, kata dia, anggotanya yakni, Bachrudin Nasori hanya bertanya kepada Sudradjad soal hakim karier dan nonkarier.
"Ini hakim karier dan nonkarier yang mana, kertas ini enggak nyampe ke Pak Sudrajad," pungkasnya.
Diketahui, akibat insiden ini, calon hakim agung Sudrajad Dimyati hanya memperoleh satu suara dalam voting pemilihan hakim agung di Komisi III DPR Senin (23/9) malam. Padahal, sejumlah anggota mengakui jika sebelum kejadian di toilet itu, Sudrajad termasuk salah satu calon hakim yang cukup baik.
"Okelah jawabnya rasional, maksudnya ada yang lebih buruk dari dia (Sudrajad)," kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalih Pegawai KPK Terlibat Skandal Pungli di Rutan: Untuk Biaya Makan dan Ongkos Bekerja
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 2 Pegawai KPK Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaDieksekusi, 78 Pegawai KPK Serentak Minta Maaf Terlibat Pungli di Rutan
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan
Firli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.
Baca Selengkapnya