Fraksi Golkar minta Ical cabut dukungan Aziz jadi Ketua DPR

Senin, 11 Desember 2017 12:34 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Fraksi Golkar minta Ical cabut dukungan Aziz jadi Ketua DPR Petinggi Golkar konpers kasus Setnov. ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam mengatakan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie telah memberikan persetujuan terkait penunjukan Aziz Syamsudin menjadi Ketua DPR oleh Setya Novanto. Ridwan mengaku telah menghubungi dan meminta Ical sapaan akrab Aburizal untuk membatalkan persetujuan tersebut.

Saat dihubungi, kata Ridwan, Ical mengatakan persetujuan itu diberikan karena mengira penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR itu sudah diteken oleh DPP yang sah. Sepengetahuannya, surat penunjukan itu dibawa oleh Plt Ketum Idrus Marham kepada Ical untuk disetujui.

"Adapun Aburizal Bakrie menyetujui surat itu yang diteken karena ya pak Ical tidak mengecek bahwa itu sudah diplenokan apa tidak. Tapi saya langsung bicara dengan pak Ical hari Sabtu, saya Whatsapp Pak Ical bahwa itu enggak bener. Bang mohon itu dibatalkan karena tidak sesuai prosedur," kata Ridwan saat dihubungi, Senin (11/12).

Ridwan menjelaskan alasan fraksi meminta Ical mencabut persetujuan karena penunjukan Aziz menjadi Ketua DPR oleh Setnov tidak sesuai prosedur atau dibicarakan dalam rapat pleno DPP bersama Dewan Pembina Partai Golkar.

"Semuanya harus melakukan pembicaraan rapat dengan ketua harian dan korbid setelah ada kesepakatan baru disahkan di pleno. Jadi harus tetep lewat pleno lah ini tahapan itu sudah tidak ada," ujarnya.

Lagipula, Ridwan menegaskan, Setnov sudah tidak lagi memiliki hak memutuskan kebijakan strategis karena telah menunjuk Idrus sebagai Plt ketua umum. Fraksi Partai Golkar, lanjut dia, juga belum diajak rapat soal rencana Aziz menjadi Ketua DPR.

Selain itu, Ridwan menyebut Ketua Fraksi seharusnya membahasnya bersama jajaran fraksi. Penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR pengganti Setnov juga sebaiknya disosialisasikan terlebih dahulu. Tapi kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan.

"Kalau ketua fraksi sudah pegang kewajiban ketua fraksi mendapatkan surat perintah dari DPP, ketua fraksi tidak boleh langsung berjalan. Dia harus bicara dulu minimal sama pimpinan fraksi itu enggak ada setelah itu baru masuk ke rapat pleno fraksi supaya nanti kalau di paripurna tidak ada masalah," tukasnya. [bal]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini