Fraksi Demokrat akan Dorong Legislative Review UU Cipta Kerja di DPR
Merdeka.com - Partai Demokrat menyoroti hilangnya pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) dari naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja versi 1.187 halaman.
Padahal, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah dan sebelum menjadi 1.187 itu, masih ada pasal 46 yang terdiri dari 4 ayat.
Anggota DPR Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menilai wajar bila dari awal rakyat curiga terhadap UU tersebut. Hasilnya, sekarang ada pasal-pasal yang tiba-tiba hilang maupun muncul.
"Jadi wajar kalau rakyat menaruh curiga. Demokrat sudah mengingatkan dari awal, secara lahirnya saja tidak terbuka kepada publik dan kenyataannya sekarang banyak pasal atau halaman yang tiba-tiba ada atau hilang," katanya kepada merdeka.com, Jumat (23/10).
Dede menegaskan, harusnya UU tersebut tidak ada yang diubah saat sudah pengesahan di paripurna. "Padahal jika sudah diparipurnakan, mestinya tidak ada perubahan lagi. Karena yang disetujui adalah naskah terakhir yang diketok," ujarnya.
Dede enggan berasumsi macam-macam terkait muncul hilangnya pasal di UU Cipta Kerja. Tapi, kata dia, lahirnya UU tersebut jelas cacat secara formal.
"Perlu ada penjelasan dan klarifikasi dari Baleg kepada publik. Itu sebabnya Demokrat akan dorong Legislative Review di DPR sebagai jalan konstitusional," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaRefleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR RI Apresiasi Kesiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.
Baca Selengkapnya