Formappi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Perjuangan Ketua MPR Untuk Siapa?
Merdeka.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus curiga dengan kengototan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam wacana amandemen terbatas UUD 1945. Dia mempertanyakan, agenda amandemen tersebut apakah kepentingan pribadinya atau kepentingan lain.
"Muncul kemudian pertanyaan sebenarnya perjuangan Bamsoet Ketua MPR ini untuk kepentingan siapa atau atas nama siapa. Apakah atas nama pribadinya ataukah atas nama dirinya sebagai Ketua MPR atau atas nama Golkar," ujar Lucius dalam diskusi daring, Minggu (22/8).
Sebab, ia melihat kegigihan Bamsoet tidak selaras dengan sikap partainya sendiri yaitu Golkar. Partai beringin itu disebut menolak amandemen.
"Tapi juga menjadi aneh ketika kemudian perjuangan dari Ketua MPR ini belakangan justru tidak selaras dengan sikap dari partai Golkar yakni partai asal dari ketua MPR," tegasnya.
Lucius mencatat hanya tiga fraksi yang jelas mendukung amandemen yaitu PPP, PKB dan PDIP. Namun, ia memberikan catatan bahwa fraksi-fraksi di MPR sikapnya selalu berubah. Sulit untuk memegang sikap fraksi hari ini. Apalagi, saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas amandemen tersebut, para pimpinan MPR yang mewakili masing-masing fraksi juga hadir.
"Fraksi-fraksi yang sudah menyatakan sikapnya menolak rencana amandemen ini itupun sulit untuk kita pegang saat ini. Fakta bahwa sejak awal rencana amandemen ini sikap fraksi-fraksi berubah saya kira membuat kita sulit percaya dengan mudah sikap yang ditunjukan fraksi-fraksi ini apalagi ini kemudian disampaikan ke publik," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrinsip-prinsip dalam pemilu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan dengan demokratis dan transparan.
Baca SelengkapnyaPemuda Katolik melibatkan para cendekiawan dan akademisi Katolik untuk memproyeksikan hal-hal yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang dan yang akan datang.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca SelengkapnyaPemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaMahfud MD membandingkan putusan DKPP terhadap Ketua KPU dengan putusan MKMK soal pencalonan Gibran.
Baca Selengkapnya