Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang penuh memantau dan mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Namun, sejak terbentuk enam bulan lalu, Bawaslu belum menunjukkan geliatnya.

"Dengan kewenangan Bawaslu selama ini, mending Bawaslu dibubarkan. Karena dengan anggaran yang ada, tidak sebanding dengan kinerja mereka. Bawaslu sampai hari ini belum ngapa-ngapain," kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang saat diskusi 'pengawasan dalam proses verifikasi parpol' di kantor Formappi, Matraman Jakarta, Kamis (18/10).

Menurut Salang, keluhan Bawaslu soal sulitnya akses memantau tahapan verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 tidak masuk akal. Sebab, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan. Bawaslu dilindungi undang-undang.

Untuk itu, ketika Bawaslu sudah tidak bisa diharapkan menjadi pengawas, diperlukan upaya untuk memperkuat barisan masyarakat yang peduli pemilu demokratis.

"KPU tidak boleh dibiarkan untuk sewenang-wenang, sementara Bawaslu harus lebih progresif. Jangan sampai KPU jadi penguasa baru yang sangat birokrasi," terangnya.