Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Formappi: Pernyataan Azis Syamsuddin Seolah Tak Kewajiban DPR Akuntabel ke Rakyat

Formappi: Pernyataan Azis Syamsuddin Seolah Tak Kewajiban DPR Akuntabel ke Rakyat Aziz Syamsuddin. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin soal rakyat tak perlu memilih anggota DPR atau lagi jika kecewa dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Formappi menilai, pernyataan Azis seolah-olah bermakna tak ada ruang bagi rakyat untuk menuntut sesuatu kepada DPR.

Azis Syamsuddin sebelumnya menanggapi respons penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Dia menganjurkan masyarakat tak perlu memilih partai atau anggota DPR yang saat ini menduduki kursi di Senayan pada Pemilu berikutnya jika sudah tidak percaya DPR.

"Pernyataan Azis Syamsuddin cenderung mencari aman. Seolah-olah tak ada ruang bagi rakyat untuk menuntut sesuatu kepada DPR. Serta tak ada kewajiban bagi DPR untuk akuntabel kepada rakyat selama dia menjabat," kata Peneliti Formappi Lucius Karus, Rabu (7/10).

"Tanggung jawab atau akuntabilitas itu yang harus dilakukan DPR sebelum langkah akhir melalui Pemilu untuk momen penghakiman," ucapnya.

Menurutnya, jika rakyat menunggu pemilu, DPR bisa seenaknya saat menjabat. Dia bilang, rakyat memilih DPR untuk sesuatu yang tak ada gunanya jika jawaban Azis Syamsuddin menjadi acuan.

"Sekalian saja kalau begitu Pemilunya ditiadakan, atau DPR-nya dihapus saja kalau pemilihan umum hanya menjadi saluran bagi terpilihnya anggota DPR yang liar, sewenang-wenang, sesuka hati, korupsi dan lain lain," ujarnya.

Menurutnya, perlu dipikir ulang mengapa masih mempertahankan DPR atau Pemilu jika hal itu dijadikan tameng untuk kesewenang-kewenangan anggota dewan. Hanya karena rakyat tak punya cara untuk mencabut mandat pada anggota saat masa jabatan berjalan.

"Jadi saya kira sih terlalu sederhana dan terkesan mencari aman, membenarkan diri jika argumentasi Azis dipakai," ucapnya.

Dia menuturkan, demokrasi pada prinsipnya adalah pemerintahan oleh rakyat yang dijalankan oleh wakil-wakil terpilih. Karena bukan milik wakil rakyat sendiri, maka kekuasaan yang mereka terima harus selalu dikembalikan pada kepentingan rakyat yang memiliki mandat.

"Jangan lupa itu, tetapi malah ingatnya pemilu sebagai momen penghukuman dari rakyat," kata dia.

Lucius menambahkan, kewajiban DPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kerjanya harus tetap dilakukan setiap saat. Misalnya, tata tertib DPR yang mengatur soal kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada konstituen setiapkali reses.

"Apakah pertanggungjawaban itu sudah konsisten dilakukan anggota pada saat reses?," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, pertanggungjawaban kelembagaan yang disampaikan pimpinan DPR juga wajib disampaikan secara rutin tiap tahun. Hal itu pun menjadi pertanyaan apakah pertanggungjawaban anggota maupun lembaga DPR sudah dilakukan secara baik.

"Disebut secara baik karena pertanggungjawaban itu beda dengan sosialisasi. Pertanggungjawaban selalu mengandaikan ada ruang bagi konstituen atau publik untuk menyampaikan aspirasi," terangnya.

Selain itu, Lucius mempertanyakan apakah materi RUU Cipta Kerja yang dibahas oleh DPR sudah dipertanggungjawabkan kepada publik dan konstituen selama pembahasannya. Menurutnya, DPR belum maksimal melakukan hal tersebut.

Lucius merasa, DPR membahas RUU Cipta Kerja cenderung diam-diam tanpa jeda waktu untuk menyampaikan apa yang mereka bahas ke konstituen. Serta sebagai lembaga juga tidak memadai menyampaikan ke publik proses pembahasan yang ada.

"Jadi proses pertanggungjawaban ini juga tak bisa dianggap sepi oleh DPR karena melalui tanggung jawab ini mereka memperlihatkan kapasitas moralnya kepada rakyat," tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menanggapi respons penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan.

Azis mengatakan, jika masyarakat tidak lagi percaya DPR, tidak perlu memilih partai atau anggota DPR yang saat ini menduduki kursi di Senayan pada Pemilu berikutnya. Bahkan, Pilkada pun tidak perlu memilih pasangan calon yang diusung partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja.

"Kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu tidak dipilih. Nanti pada saat Pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu," ujar Azis di Jakarta, Selasa (6/10).

Namun, menurutnya, anggota DPR atau partai itu akan tetap melanggeng ke Senayan selama masyarakat itu memilih mereka kembali di Pemilu 2024. Azis serahkan pilihan itu kepada masyarakat.

"Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024 dia akan masuk lagi di dalam parlemen threshold kan begitu. Yang menilai itu masyarakat," kata politikus Golkar ini.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang
KPK Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terkait Kasus Pencucian Uang

Azis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Kombes Polisi Ceritakan Rumitnya Pendaftaran Akabri Zaman Dulu, Sampai Disuruh Push Up Tamtama TNI
Kombes Polisi Ceritakan Rumitnya Pendaftaran Akabri Zaman Dulu, Sampai Disuruh Push Up Tamtama TNI

Kombes Pol Andi Yoseph Enoch ceritakan perjuangan masa lalunya untuk bisa daftar Akabri yang penuh tantangan. Simak informasi berikut.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Eks Anggota DPR Azis Syamsuddin Bakal Diperiksa Penyidik, Diduga Kasus Pungli di Rutan KPK
Eks Anggota DPR Azis Syamsuddin Bakal Diperiksa Penyidik, Diduga Kasus Pungli di Rutan KPK

Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024
Wapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024

Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.

Baca Selengkapnya
Amanat Majelis Syura, PKS Fokus Gugat Sengketa Pemilu di MK dan Dorong Hak Angket di DPR
Amanat Majelis Syura, PKS Fokus Gugat Sengketa Pemilu di MK dan Dorong Hak Angket di DPR

Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Mau Daftar Capim KPK: Bila Panggilan Tugas Publik Datang Kepentingan Pribadi Harus Disingkirkan
Sudirman Said Mau Daftar Capim KPK: Bila Panggilan Tugas Publik Datang Kepentingan Pribadi Harus Disingkirkan

Sudirman Said mengaku mendapat banyak dorongan dari pelbagai pihak mengelola pemerintahan yang bersih.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tidak Salah: Supaya Pengawasan Lebih Ketat
Wapres Ma'ruf Amin Nilai Pembentukan Satgas PPDB Tidak Salah: Supaya Pengawasan Lebih Ketat

Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.

Baca Selengkapnya