Merdeka.com - Pimpinan DPR masih terus berdiskusi soal pembagian nomenklatur untuk wakil Ketua DPR baru dari PDIP. Ada dua opsi nomenklatur yang kemungkinan akan diberikan kepada Wakil Ketua DPR dari PDIP. Dua nomenklatur itu adalah bidang kemaritiman atau bidang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Selain pembagian tugas, fasilitas bagi Wakil Ketua DPR baru juga tengah dipersiapkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pemberian fasilitas bagi pimpinan baru menjadi wewenang Menteri Sekretaris Negara. DPR, kata Fahri, hanya mempersiapkan ruangan saja.

"Fasilitas pimpinan itu secara umum dari setneg, bukan dari DPR. DPR hanya menyiapkan ruangan saja," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Fahri menuturkan, hingga saat ini pimpinan belum memutuskan nomenklatur yang akan diberikan kepada wakil Ketua DPR dari PDIP. Pimpinan DPR akan melakukan rapat lanjutan membahas hal tersebut.

"Belum, nanti akan ada rapim soal itu. Kita fokus dulu tuntaskan UU ini," jelasnya.