Merdeka.com - Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora resmi dideklarasikan pada 10 November 2019 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Partai besutan mantan elite PKS ini merupakan transformasi dari Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Jadi, anggota-anggota Partai Gelora adalah dari ormas Garbi tersebut.

Waketum Gelora yang juga pendiri Garbi, Fahri Hamzah mengatakan, pembentukan Garbi menjadi partai politik merupakan niatan anggota-anggota ormas Garbi sendiri.

"Tanggal 10 hari ini, tadi sudah selesai diumumkan bahwa Ketua Umum kita adalah Pak Anis (Matta), Saya wakil ketua umum, Sekjennya Pak Mahfud Siddiq, Bendahara Umumnya Pak Ahmad Riyaldi, kami berempat ini memang pernah menjadi anggota DPR," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu, 10 November 2019.

Diketahui, para elite Partai Gelora merupakan mantan petinggi di PKS. Berikut ulasannya:

Anis Matta

Anis Matta menjadi Ketua Umum Partai Gelora. Sebelumnya, Anis sempat menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-5. Anis juga menjadi salah satu pendiri PKS yang dideklarasikan di Jakarta, pada 20 Juli 1998.

Saat menjadi pengurus PKS, Anis sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) sejak PKS berdiri. Kemudian ia diangkat menjadi Presiden PKS oleh Majelis Syuro PKS pada 1 Februari 2013-10 Agustus 2015.

Fahri Hamzah

Kemudian Fahri Hamzah. Mantan Wasekjen PKS ini kini didapuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Sebelumnya, Fahri sempat berseteru dengan PKS hingga berujung pemecatan. Pada 11 Maret 2016, Fahri resmi dipecat dari PKS oleh Majelis Tahkim PKS.

Fahri dipecat karena dinilai berlebihan membela Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'. Fahri tak terima dengan keputusan itu lantaran alasan pemecatan dianggapnya tak jelas.

Fahri Hamzah tak terima dengan keputusan PKS yang telah mendepaknya dari partai berlambang padi dan kapas itu. Fahri kemudian menggugat PKS ke pengadilan. Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Mahfudz Siddiq

Mantan Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq juga pindah haluan ke Partai Gelora. Di partai baru ini, Mahfudz Siddiq menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

Di tubuh PKS, Mahfudz Siddiq sempat menjabat sebagai Ketua Kaderisasi tahun 1999-2005. Kemudian sebagai Ketua Badan Perencanaan Dakwah DPP PKS tahun 2005-2009, dan terakhir menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PKS sejak 2010-2019.

Mahfudz Siddiq juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari fraksi PKS. Ia terpilih dari dapil Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu. Saat menjadi anggota DPR, Mahfudz sempat menjabat di Ketua Komisi I dan sebagai Ketua Fraksi PKS DPR-RI.

Deddy Mizwar

Deddy Mizwar, mantan Kader PKS, juga ikut bergabung dengan Partai Gelora. Ada masa kelam saat Deddy bergabung dengan PKS. Kala itu, PKS menceraikan Deddy Mizwar karena alasan Deddy ada komitmen/kontrak politik dengan Partai Demokrat.

"Ttg INFO BENAR yg saya sampaikn bhw Demiz ada komitmen/kontrak politik dg PD unt menangkn capres PD, info tsb kami dapat dari 2 pihak yg sangat dipercaya olh Demiz. Bliau jg tak bantah statemen saya;baik yg dipublik atau yg saya kirim ke Beliau via WA. Detilnya bisa ke Demiz jg," tulis hidayat di akun Twitternya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, @hnurwahid, Januari 2018 lalu.

Deddy Mizwar mengaku adanya kontrak politik tersebut. "Saya sdh menerima keputusan PKS utk tdk bersama.Jd klarifikasi ini bukan utk menyudutkan ust n PKS.melainkan utk mengakhiri kemarahan n kebencian di netizen krn statement ustadz."

Merespons jawaban Demiz, Hidayat menyatakan partainya juga sudah ikhlas dengan keputusan menarik dukungan terhadap Demiz.

"Kami di PKS juga sudah legowo dg pilihan politik Bang Demiz. Itu hak Bang Demiz kan. Tapi ada jg yg tunggangi hal ini unt bikin judul yg sesat, sebarkan fitnah, kompori, unt pecahbelah ukhuwah kita. Sekalipun ttg difitnah mah, bagi kami sudah hafal&kenyang he he he. Hanupis Bang," jawab Hidayat Nurwahid.