Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo meminta dibuktikan uang Rp 11 triliun milik WNI berada di luar negeri. Pernyataan itu dinilai berbanding terbalik dengan pengakuan Jokowi pada 1 Agustus 2016 lalu.

Menurutnya, kekeliruan Jokowi tersebut karena tidak ada pengarahan maksimal dari orang-orang di sekelilingnya.

"Itu yang saya bilang, kasihan Pak Jokowi ini karena kayaknya orang-orang disekitarnya enggak membriefing dia komprehensif," kata Fahri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Oleh karena itu, dia menilai Ketua Umum Partai Gerindra (Prabowo) lebih siap menjawab persoalan ekonomi bangsa.

"Sehingga kalau bicara uang yang lari atau kebocoran, kan kebocoran itu dalam terminologi ekonomi itu modusnya itu luas bukan cuman ada uang yang lari. Tetapi juga ada sumber daya yang lari, ada jam kerja yang lari, ada investasi yang lari, itu semua disebut bocor, belum lagi yang memang uang itu dari dulu sudah lari ke sana," jelasnya.

"Penjualan hasil bumi yang ada perut bumi, kerak bumi semuanya itu kebawa ke sana semua. Sementara tax amnesty kan gagal bisa dibilang mengembalikan itu semua, kembalinya cuma sedikit. Yang bayar cuma Rp 142 triliun. Sisanya enggak ada. Nah, bocornya masih bocor. Itu yang harus kita baca sebagai persoalan ekonomi yang betul-betul harus ditetapkan kebijakannya supaya dia betul-betul kembali," sambungnya.

Fahri menambahkan, terkait keberadaan uang WNI di luar negeri, yang terpenting saat ini adakah memastikan agar kembali ke kas Indonesia lagi. Selain itu memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi yang baik setelah uang masuk kembali.

"Uang itu balik, jaminannya itu bukan siapa yang berkuasa, apakah kekuasaan itu bisa menjaga stabilitas dan kepastian, itu yang enggak ada sekarang," ujarnya.

Dia menyayangkan beberapa kali pernyataan Jokowi tidak sejalan dengan fakta yang ada.

"Pasti blunder. Pasti kelas menengah mengetahui apa yang terjadi kemudian. Saya kira itu merugikan, berkali-kali Pak Jokowi dibikin rugi oleh briefing yang salah dari anak buahnya," pungkasnya.

Polemik ini bermula, saat Prabowo menyampaikan pidato kebangsaan 'Prabowo Menyapa' di Grand Pacific Hall Sleman, DI Yogyakarta, pada Rabu (27/2), Prabowo menyebut Indonesia dalam kondisi tak baik. Penyebabnya adalah Rp 11.000 triliun uang WNI berada di luar negeri.

"Uang warga negara Indonesia di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp 11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank di seluruh bank di dalam negeri Rp 5.400 triliun. Berarti dua kali kekayaan Indonesia berada di luar Indonesia, tidak berada di negeri Indonesia," kata Prabowo.

Kemudian pidato itu ditanggapi oleh Jokowi. Dia meminta bukti tentang pernyataan Prabowo tersebut.

"Ya kalau memang ada data, ada bukti-bukti mengenai itu disampaikan saja ke pemerintah," ucapnya di Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Jumat (1/3).

Jokowi memastikan pemerintah akan mengejar WNI tersebut jika terbukti menyimpan uang di luar negeri. Pemerintah tak main-main soal penyembunyian uang di luar negeri. "Akan kita kejar kalau memang benar!" tegasnya.

Jokowi Pernah Ungkap Rp 11 Ribu Triliun

Jokowi memang pernah berpidato tentang uang Rp 11 ribu triliun disimpan di luar negeri pada 2016.

Jokowi menilai, dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Angka ini tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri (LN), yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.

"Uangnya menurut saya masih kecil, kecil. Yang repatriasi baru Rp 143 triliun. Kecil banget. Sangat kecil," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Jokowi menegaskan, ada uang Rp 11.000 triliun milik masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setahun kurang lebih Rp 2.000 triliun. Namun, untuk menarik uang itu ke dalam negeri, menurut Presiden, diperlukan syarat-syarat agar yang memiliki uang juga merasa nyaman membawa uangnya masuk ke Indonesia.

Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan, program pengampunan pajak periode pertama merupakan yang terbaik dari amnesti pajak yang dilakukan di seluruh dunia.

"Ini baru periode pertama saja sudah 30,88 persen dari PDB, 30,88 persen. Ini adalah angka yang besar. Dan berdasarkan tebusan, angkanya hampir mendekati Rp 100 triliun, sudah Rp 99,2 triliun. Angka yang juga sangat besar sekali," ungkap Presiden.