Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri sebut Jokowi bukan ketum parpol, belum tentu diusung capres

Fahri sebut Jokowi bukan ketum parpol, belum tentu diusung capres Fahri Hamzah. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sidang Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi undang-undang. Dalam undang-undang yang disahkan, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap 20-25 persen. Ini merupakan keinginan pemerintah dan koalisi partai politik pendukungnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak sepakat dengan tudingan yang menyebutkan keinginan pemerintah presidential threshold 20-25 persen itu merupakan cara untuk memuluskan pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019. Dia juga tak sepakat dengan tudingan yang menyebutkan presidential threshold bertujuan untuk menjegal pencalonan sosok yang disebut bakal maju dalam Pilpres 2019.

Fahri beralasan pada Pilpres tahun 2019 belum tentu Joko Widodo dicalonkan kembali sebagai calon presiden. Sebab, Joko Widodo bukan seorang ketua umum partai yang merupakan pengambil keputusan untuk mengusung calon presiden.

"Kita juga enggak tahu nasib Pak Jokowi, bisa juga Pak Jokowi enggak dapat tiket, siapa bilang dia bisa dapat tiket (maju Pilpres 2019)" kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/7).

Oleh sebab itu, Fahri menilai presidential threshold 20-25 persen belum tentu menguntungkan Jokowi. Sebab, jika dilihat dari kandidat yang disebut maju Pilpres, hanya Prabowo Subianto yang bisa menentukan dirinya sendiri apakah akan maju dalam Pilpres. Sebab, Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra yang dapat mengambil keputusan untuk menentukan calon presiden.

"Presidential Threshold itu tentu di drive oleh presiden. Tapi menurut saya juga enggak ada jaminan ini menguntungkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi tidak mengrade partai kok. Yang punya gradebdan real itu ya Pak Prabowo," ujarnya.

"Kalau diantara kandidat yang ada, antara Jokowi dengan Prabowo, yang lebih kuat kepada partai ya Pak Prabowo, dia ketum dan ketua dewan pembina, sementara Jokowi kan bukan ketum partai. Dia bisa ditinggalkan oleh banyak partai."

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya menuding ada upaya penjegalan oleh pemerintah terhadap Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Fadli menilai presidential threshold sudah tak relevan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden selanjutnya digelar serentak.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Respons PSI Kemungkinan Jokowi, Gibran dan Kaesang Kampanye Bareng

Respons PSI Kemungkinan Jokowi, Gibran dan Kaesang Kampanye Bareng

Sampai saat ini Jokowi belum pernah mengumumkan akan mendukung parpol atau capres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya