Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyarankan agar Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat memberikan klarifikasi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pidatonya yang menuding Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat mendukung konsep negara khilafah.

"Hal ini untuk menghormati apapun karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, yang di dalam UU diberikan hak tertentu," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/8).

Hal ini mengingat akan ada agenda besar DPR dalam waktu dekat, yakni sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus, kemudian HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Oleh karena itu, Fahri berharap MKD segera memeriksa dam memproses laporan terhadap Viktor jika sudah ada pihak yang mengadukan.

"Tanggal 16 kita sudah pidato dan saya mengusulkan mahkamah kehormatan dewan bertindak cepat, supaya tanggal 16 paling tidak sudah ada pertemuan, rapat pleno mahkamah kehormatan," tegasnya.

"Tanggal 17 kita upacara, dan mungkin tanggal 18 bisa dilakukan sidang klarifikasi terlebih dulu. Itu kalau sudah masuk laporannya ke mahkamah kehormatan dewan," sambung Fahri.

Fahri menambahkan, proses hukum terhadap Viktor di kepolisian harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan MKD mengingat Viktor adalah anggota dewan.

Saat ini, 4 partai yakni PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat disebut telah melaporkan Ketua DPP Partai NasDem itu ke Bareskrim Mabes Polri.

"Kalo pidana umum itu dia akan pasti meminta persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan dan Presiden tentunya. Tapi kalau di mahkamah kehormatan dewan tidak perlu izin siapa-siapa," ujar Fahri.

Politisi Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/8). Politikus PAN tiba di Bareskrim pukul 13.05 Wib dan disusul Partai Gerindra Pukul 13.25 WIB. Kedatangan mereka untuk melaporkan Ketua DPP Partai Nasdem Viktor Bungtilu Layskodat (VBL) karena isi pidatonya mencemarkan nama baik dan fitnah.

Setelah Gerindra dan PAN, PKS dan Demokrat menyusul melaporkan Viktor ke Bareskrim Mabes Polri hari ini. Bahkan, PKS disebut juga akan segera melaporkan Viktor ke MKD DPR.

Dalam pidatonya, Viktor menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah. Pidato itu disampaikan saat deklarasi dukungan paket calon Pilkada serentak 2018 di Tarus, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa (1/8).