Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku memiliki kesamaan ideologi dan pandangan dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Fahri tidak secara tegas menyatakan mendukung Prabowo. Namun, dia memprediksi, Prabowo bakal memenangi pertarungan dari Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Ya pasti Pak Jokowi kalah lah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).

Fahri menilai, ketokohan dan ide-ide Prabowo layak diperjuangkan. Prabowo dianggap cukup konsisten dalam bersikap. Contohnya soal sikap politik Gerindra yang tetap bertahan sebagai oposisi dan gagasan pembangunan di DKI Jakarta.

"Apalagi dengan koalisi yang tidak pernah berubah, sikap-sikapnya itu yang relatif konsisten gitu. Dalam Pilkada DKI dalam pandangannya terhadap pembangunan dan sebagainya," tegasnya.

Selain itu, Fahri sebenarnya menginginkan Pemilu 2019 melibatkan banyak poros agar masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin. Sayang, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen membatasi partai-partai mengusung calon presiden.

"Saya inginnya itu porosnya banyak gitu. Supaya konsentrasi idenya tuh lebih beragam. Alternatif pikiran yang ditawarkan kepada masyarakat itu lebih beragam gitu lho," tuturnya.

Fahri memprediksi akan ada 2 atau bahkan 1 calon presiden di Pilpres 2019. Dia menegaskan bakal menentang adanya calon tunggal.

"Kemungkinan maksimalnya itu cuma 4, tapi kalau dilihat orang kumpul-kumpul gitu bisa cuma 2. Bahkan ada yang inginkan itu cuma 1 tiket melawan kotak kosong gitu. Yang pasti saya akan tentang habis-habisan siapa pun dia," ungkapnya.

Di sisi lain, Fahri mengkritik kinerja pemerintah di beberapa sektor, salah satunya terkait ketenagakerjaan. Dia mengaku mendapatkan laporan bahwa pemerintah melanggar UU Ketenagakerjaan dengan masuknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian.

"Pemerintah secara terang-terangan telah melanggar UU ketenagakerjaan karena membiarkan bobolnya tenaga kerja tenaga kerja yang unsecure yang tidak punya keahlian dalam jumlah yang sangat besar," tegas Fahri.

"Bahwa yang datang itu harus ekspert, ngerti bahas yang bisa mentransfer ilmunya itu kepada warga negara indoensia. Kita sibuk memproteksi tenaga kerja kita di luar negeri melalui uu pekerja migran tiba-tiba kita kebobolan, nah ini bagaimana ini, mau dibiarin gitu loh," sambungnya.

Masalah lainnya, kata Fahri, terjadi dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Fahri menganggap Presiden Jokowi tidak mempunyai solusi alternatif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Presiden kita perlu pemikiran alternatif dong, kalau masalah hari ini sama dengan masalah 5 tahun lalu, terus apa yang maju, enggak ada yang maju dari kehidupan kita," tandasnya.