Fahri Hamzah curiga KPK dapat pesanan untuk tangkap calon kepala daerah
Merdeka.com - Dalam beberapa pekan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah. Beberapa di antaranya tertangkap karena kasus suap dengan dugaan mengumpulkan modal untuk kebutuhan maju pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah curiga ada permainan politik di balik maraknya OTT calon kepala daerah yang dilakukan oleh KPK. Dia menduga aksi penangkapan calon kepala itu merupakan titipan.
"Saya curiga penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah titipan dari pesaingnya. Kasih nomornya tolong intip orang ini, ini orang akan sedang ada proyek tolong intip begitu ada yang atau ada janji tangkap saja. Dan begitu ditangkap kan dia gugur berarti yang naik yang lain gitu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Dari situ Fahri menyebut ada kemungkinan persekongkolan KPK dengan para calon kandidat kepala daerah yang memiliki potensi kalah dalam Pilkada. Tidak hanya itu, dia juga menduga KPK melakukan pengamanan di kasus korupsi besar sekelas Century dan reklamasi.
"Bagaimana kalau penyadap-penyadap di KPK itu melakukan deal dengan kandidat di 171 Pilkada ini. Sehingga dia melakukan penagkapan terutama kepada yang surveinya paling tinggi. Karena itu membuat peta baru di dalam politik," ujannya.
"Bagaimana kalau KPK misalnya untuk mengamankan kasus Century? bagaimana kalau KPK mengamankan untuk pengamanan Sumber Waras. Bagaimana kalau KPK melakukan pengamanan tidak melanjutkan kasus reklamasi padahal masa kasus reklamasi itu yang ditangkap itu cuman satu," tambahnya.
Di awal tahun 2018 ini, KPK sudah beberapa kali melakukan OTT yang menjerat kepala daerah. Diantaranya Bupati Hulu Sungai Tengah Selatan Abdul Latief, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianis Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaTinggal Tunggu Hasil Rekapitulasi KPU, Ini Kesibukan Terkini Para Capres Usai Pemilu
Tokoh-tokoh politik yang sempat bertempur di kontestasi Pilpres kini terlihat menghadiri sejumlah kegiatan.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan
Baca Selengkapnya