Merdeka.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 2 miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana tersebut belum final, Fadli mempersilakan bila ada masyarakat yang mau menyumbang.

"Jadi saya kira sesuai dengan apa yang telah dilaporkan saja sebagai bagian dari awal. Dan saya kira ini pendidikan politik yang bagus ya, kalau di negara-negara yang demokrasinya maju sebetulnya ada partisipasi publik," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/9).

Fadli apresiasi jika masyarakat mau menyumbang. Dia mencontohkan, negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang terbuka pada sumbangan kampanye publik.

"Amerika misalnya memang membuka sumbangan bagi masyarakat ada yang nyumbang satu dolar, 5 dolar, 100 dolar, ada 200 dolar. Nanti ujungnya akan diaudit justru," sambungnya.

Fadli justru mewaspadai proses kampanye Pilpres ini terhadap petahana. Sebab petahana rentan menyalahgunakan kewenangannya terhadap instansi pemerintah. Contohnya aparat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Aparat menjadi tidak netral atau berpihak pada kepentingan kekuasaan, menggunakan instrumen birokrasi atau BUMN atau instrumen-instrumen lain. Ini yang saya kira harus diwaspadai itu adalah petahana. Apakah dia melakukan abuse of power atau tidak dengan kekuasaannya itu dalam pilpres," tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengingatkan, petahana untuk membedakan statusnya apakah sebagai petahana atau calon presiden.

"Makanya saya kira kalau kepentingannya adalah kepentingan kampanye sebagai calon presiden tidak boleh menggunakan fasilitas misalnya pesawat kepresidenan, ya tidak boleh dipakai dong. Masak pesawat kepresidenan dipakai oleh calon presiden. Itu kan tidak boleh," ujarnya.