Fadli Zon waspadai sumber dana kampanye Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 2 miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana tersebut belum final, Fadli mempersilakan bila ada masyarakat yang mau menyumbang.
"Jadi saya kira sesuai dengan apa yang telah dilaporkan saja sebagai bagian dari awal. Dan saya kira ini pendidikan politik yang bagus ya, kalau di negara-negara yang demokrasinya maju sebetulnya ada partisipasi publik," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/9).
Fadli apresiasi jika masyarakat mau menyumbang. Dia mencontohkan, negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang terbuka pada sumbangan kampanye publik.
"Amerika misalnya memang membuka sumbangan bagi masyarakat ada yang nyumbang satu dolar, 5 dolar, 100 dolar, ada 200 dolar. Nanti ujungnya akan diaudit justru," sambungnya.
Fadli justru mewaspadai proses kampanye Pilpres ini terhadap petahana. Sebab petahana rentan menyalahgunakan kewenangannya terhadap instansi pemerintah. Contohnya aparat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Aparat menjadi tidak netral atau berpihak pada kepentingan kekuasaan, menggunakan instrumen birokrasi atau BUMN atau instrumen-instrumen lain. Ini yang saya kira harus diwaspadai itu adalah petahana. Apakah dia melakukan abuse of power atau tidak dengan kekuasaannya itu dalam pilpres," tuturnya.
Wakil Ketua DPR ini mengingatkan, petahana untuk membedakan statusnya apakah sebagai petahana atau calon presiden.
"Makanya saya kira kalau kepentingannya adalah kepentingan kampanye sebagai calon presiden tidak boleh menggunakan fasilitas misalnya pesawat kepresidenan, ya tidak boleh dipakai dong. Masak pesawat kepresidenan dipakai oleh calon presiden. Itu kan tidak boleh," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau
Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTimses 02: Kebijakan Pro Petani dari Presiden Jokowi akan Dilanjutkan dan Ditingkatkan Prabowo-Gibran
Politikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya