Fadli Zon Sebut Presidential Threshold Membatasi Calon-Calon Terbaik

Minggu, 2 Oktober 2022 02:04 Reporter : Alma Fikhasari
Fadli Zon Sebut Presidential Threshold Membatasi Calon-Calon Terbaik Fadli Zon. ©2022 Merdeka.com/Alma Fikhasari

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kembali mengangkat persoalan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Aturan ini dianggap membatasi kebebasan berdemokrasi. Bahkan, dia mengatakan, Partai Gerindra dahulu menolak aturan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 222 disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

"Jadi kita termasuk yang pioner menolak RUU Penyelenggaraan Pemilu, salah satunya karena presidential treshold. Ini sejarah ," kata Fadli Zon, dalam diskusi 'Dilema Pilpres 2024: Presidential Threshold dan Syarat Minimal Usia Capres-Cawapres' di Jakarta Pusat, Sabtu (1/10).

Dahulu, kata Fadli Zon, pada lima tahun lalu, saat RUU Penyelenggaraan Pemilu disahkan dalam sidang Paripurna DPR. Fraksi Gerindra, tidak setuju hingga melakukan walk out dari sidang tersebut.

"Saya pimpin sidang saya serahkan palu sidang kepada ketua DPR yaitu Pak Setya novanto. Dan 3 dari 5 pimpinan DPR juga walk out waktu itu," ucapnya.

Dengan adanya aturan ini, Fadli menyebut seolah-olah ada seleksi terlebih dahulu oleh elite politik sebelum akhirnya calon presiden potensial dipilih oleh masyarakat.

"Jadi sejak awal ini sudah ada babak penyisihan. Babak penyisihannya itu adalah misalnya dipatok dua paket atau tidak paket padahal bisa lebih banyak lagi," ujarnya.

"Calon-calon terbaik itu bisa tidak mendapatkan tiket, calon-calon terbaik itu bisa disisihkan karena bisa dianggap tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang besar," sambung Fadli.

Menurut dia, aturan presidential threshold menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi demokrasi Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi demokrasi prosedural dan seolah-olah konstitusional tapi seharusnya lebih substansial.

"Kalau dipaksa ada pemilihan elite terlebih dahulu, apakah yang tadi oleh elite partai politik atau karena memang UUD kita dipilih atau ditentukan oleh partai politik, saya kira itu cukup fair. Tapi pembatasannya ini yang tidak fair. Ini yang membuat kemudian sangat terbatas, kita tidak mempunyai calon-calon terbaik anak bangsa," imbuhnya. [bal]

Baca juga:
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen Diajukan PKS
Sambangi Muhammadiyah, PKS Minta Dukungan soal Gugatan Presidential Threshold di MK
MK Sentil PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen Padahal Ikut Bahas UU Pemilu
PKS Gugat PT 20 Persen agar Tak Timbulkan Perpecahan Seperti Pilpres 2014 dan 2019
Sidang Uji Materi Ambang Batas Presiden, MK Minta PKS Lengkapi Berkas Gugatan
Besok, MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Ambang Batas Presiden yang Diajukan PKS

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini