Fadli Zon pimpin rapat perdana Pansus RUU Pemilu
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu siang ini. Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah memilih pimpinan Pansus.
Menurutnya, pembahasan RUU ini akan berlangsung alot lantaran harus mengintegrasikan tiga UU sekaligus. Tiga UU tersebut yakni UU tentang Penyelenggara pemilu, UU Pemilihan Presiden dan UU Pemilihan Legislatif.
"Kita akan rapat tentang pansus RUU Pemilu. Saya kira akan menjadi pansus yang sangat penting dalam beberapa bulan ke depan. Kita berharap dari Pansus menghasilkan RUU Pemilu yang mengintegrasikan tiga RUU," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Fadli menuturkan pemilihan pimpinan pansus akan diupayakan melalui musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak mencapai titik temu, pemilihan akan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
"Kita akan minta floor mengungkapkan pendapat, karena ini penting maka kita usahakan pemilihan melalui musyawarah mufakat, kalau tidak bisa kita akan bisa melakukan pemungutan suara," tegasnya.
Waketum Partai Gerindra ini berharap penentuan komposisi pimpinan pansus bisa segera rampung. Sebab, lanjutnya, pembahasan RUU Pemilu ditargetkan bisa selesai pada April hingga Mei 2017.
Dia khawatir jika RUU Pemilu tidak segera diteken per Mei 2017 akan mengganggu tahapan Pemilu Serentak 2019.
"Karena KPU kan ada pemilihan anggota KPU dan Bawaslu baru, mereka harus mempersiapkan peraturan meneruskan hasil UU. Kita harapkan kerja cepat dan kerja keras, mekanisme akan dibahas di pansus. Diharapkan ada cluster yang menjadi perbedaan dan permasalahan. Parlementary thresshold, presidential tresshold, serta sistem terbuka tertutup," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud Dapat Laporan Tindakan Aparat yang Berlebihan: Perintah Presiden dan UU Harus Netral
Mahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.
Baca SelengkapnyaJenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU dan Penanganannya, Ini Penjelasannya
Pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaPuas Lihat Penampilan Debat Cawapres Gibran, Prabowo Subianto Beri Nilai 9,9, Rafi Ahmad Tersenyum dan Tepuk Tangan
Debat calon wakil Presiden berlangsung seru. Kehadiran Raffi Ahmad dan sang istri yakni Nagita Slavina di acara tersebut sukses mencuri perhatian.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Pemilihan DPRD Belum Rampung, Bawaslu Ingatkan KPU Hasil Pemilu 2024 di Papua Belum Bisa Disahkan
Bawaslu Papua mencatat hasil pemilihan anggota legislatif untuk tingkat provinsi Papua pada Pemilu 2024 belum rampung.
Baca SelengkapnyaPemilu 2019 Tanggal Berapa? Berikut Pelaksanaan dan Pemenangnya
Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia.
Baca Selengkapnya