Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir adalah blunder. Dia melihat, ada manuver Jokowi untuk mendapatkan dukungan suara umat Islam.

Hal itu karena melihat ketidaksinkronan Menkopolhukam Wiranto dengan Penasihat Hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra. Bahwa pembebasan Ba'asyir masih dikaji pemerintah.

"Tapi menurut saya malah blunder, sekarang antara mereka sendiri itu pernyataan-pernyataannya berbeda pro dan kontra ya, kemudian iya akan dibebaskan kemudian ada juga yang mengatakan belum tentu dan sebagainya," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

Awalnya, Jokowi dan penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra sepakat untuk membebaskan Ba'asyir tanpa syarat, dengan alasan kemanusiaan. Namun belakangan, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, pembebasan tersebut sedang dikaji.

Menurut Fadli Zon, kasus Ba'asyir malah menjadi mainan politik kubu 01. Seakan membuat pembebasan demi kemanusiaan. Menurut Fadli, harusnya kembali ke kasus hukum bahwa Ba'asyir bisa mengajukan bebas bersyarat pada Desember 2019.

"Jelas-jelas dong framingnya adalah menjadikan kasus ini bukan kasus hukum, harusnya kasus hukum saja misalnya harus bebas bersyarat atau boleh bebas bersyarat," tandasnya.