Fadli Zon Nilai Pelibatan Menteri di Kampanye Jokowi Timbulkan Konflik Kepentingan
Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon angkat bicara terkait pelibatan menteri kabinet kerja sebagai juru kampanye nasional dalam kegiatan kampanye terbuka Jokowi-Ma'ruf. Menurut Fadli, pelibatan para menteri bisa menimbulkan konflik kepentingan.
"Menurut saya ini yang bisa menjadi conflict of interest, konflik kepentingan. Jadi mereka seharusnya menjadi pihak yang netral, jelas sekali dan harusnya berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai menteri," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
Fadli menilai pelibatan ini bertentangan dengan ucapan Jokowi soal menteri sebaiknya tidak berpolitik. Sehingga, kata dia, sudah seharusnya para menteri itu tak ikut berkampanye.
"Harusnya mereka tak ikut ya, menjadi jurkam (juru kampanye). Karena itu jadi konflik kepentingan terkait tugas-tugas mereka," ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra ini menyadari mendukung salah satu capres-cawapres adalah hak bagi setiap orang. Namun, dalam konteks jabatan menteri akan sulit untuk membedakan mana saat melakukan tugas menteri atau kampanye.
"Tapi kalau mereka memang suatu fatsun politik kalau mereka sebagai menteri, pembantu presiden ya mestinya juga tak perlu. Karena itu menimbulkan, misalnya mereka membagi satu program. Misalnya PKH, atau program lain, lalu dia jadi jurkam, nah ini kan jadi menimbulkan konflik kepentingan. Dia sebagai menteri atau jurkam?" ucapnya.
Diketahui, kampanye terbuka atau rapat umum Pilpres maupun Pemilu Legislatif dimulai Minggu (24/3). KPU telah merilis jadwal kampanye terbuka pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye terbuka perdana di Serang, Banten, Minggu (24/3) sore.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir mengatakan, kampanye sore nanti akan dihadiri massa dalam jumlah besar. Selain Banten, pihaknya akan membawa cawapres Ma'ruf Amin berkeliling ke berbagai daerah. Dalam agenda ini, pihaknya juga akan melibatkan para menteri Kabinet Kerja.
"Kami sudah rapat pleno, kita juga Insya Allah dari titik-titik yang ada, kita akan sapa tujuh kali, tapi tidak kita sendiri tapi banyaknya jurkamnas, termasuk menteri-menteri yang cuti untuk berkampanye," tegas Erick di Alun-alun Tangerang.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaBawaslu juga menegaskan laporan dugaan nepotisme Jokowi tak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaRAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnyalkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya"Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka," kata Jazilul Fawaid
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnya