Fadli Zon nilai Menkum HAM sering buat gaduh harus diganti
Merdeka.com - Pimpinan DPR mengundang Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. Pertemuan yang digelar bersama Komisi II DPR ini untuk membahas dualisme yang terjadi Partai Golkar dan PPP.
"Dalam rangka konsultasi dengan hasil Panja Komisi II terkait dengan partai-partai berselisih, siapa yang akan dicalonkan dalam Pilkada. Saya kira ini belum ada satu titik temu," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).
Fadli menjelaskan, berdasarkan putusan KPU semua yang mencalon sebagai kepala daerah harusnya berasal dari partai politik yang kepengurusannya disahkan di pengadilan. Sedangkan untuk dua partai tersebut, kata Fadli, keputusan Menkum HAM, Yasonna Laoly, yang melegalkan kubu Agung Laksono di Golkar, dan kubu Rohmahurmuzy di PPP, di nilai melanggar aturan yang ada.
"KPU dalam memutuskan partai politik yang mengajukan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah kepengurusan politik yang telah ditetapkan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran calon," tuturnya.
"Dan keputusan Menkum HAM itu keputusan bermasalah, harus dari keputusan pengadilan yang ada dan tersedia sebelum pendaftaran," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menilai, buruknya kinerja Menteri Yasonna sejak memimpin, salah satunya soal dua dualisme yang terjadi di tubuh Golkar dan PPP. Karena itulah, dia mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk me-reshuffle Yasonna yang dianggap kerja kurang maksimal.
"Pak Jokowi segeralah mengganti Pak Menkum HAM ini tidak bisa kerja, terlalu banyak menimbulkan kegaduhan, urusan legislasi juga banyak terpending karena Menkumham ini," tutupnya.
Seperti diketahui, proses pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik ke KPU akan dimulai pada 26 Juli nanti. Sementara dualisme kepengurusan Golkar dan PPP masih terjadi.
Komisi II DPR sudah memberikan rekomendasi untuk KPU menentukan kepengurusan siapa yang paling berhak ikut pilkada. Pertama putusan Menkum HAM, jika masih bersengketa maka harus menunggu putusan in kracht pengadilan. Kedua jalan islah untuk partai yang bersengketa. Namun jika islah tidak juga ditemukan, maka rekomendasi terakhir yakni putusan terakhir pengadilan jika tahapan pilkada sudah dimulai namun belum ada putusan yang in kracht.
Keputusan ini rencananya bakal diambil siang ini. Usai pimpinan DPR, Komisi II DPR, Mendagri dan KPU rapat di gedung DPR.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini
Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaDikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah
Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaPPP Gagal Masuk DPR, Mungkinkah Sandiaga Cabut?
Sandiaga mengungkapkan masa depannya setelah PPP tidak lolos ke DPR.
Baca Selengkapnya