Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon nilai Menkum HAM sering buat gaduh harus diganti

Fadli Zon nilai Menkum HAM sering buat gaduh harus diganti Yasonna H Laoly. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pimpinan DPR mengundang Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. Pertemuan yang digelar bersama Komisi II DPR ini untuk membahas dualisme yang terjadi Partai Golkar dan PPP.

"Dalam rangka konsultasi dengan hasil Panja Komisi II terkait dengan partai-partai berselisih, siapa yang akan dicalonkan dalam Pilkada. Saya kira ini belum ada satu titik temu," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).

Fadli menjelaskan, berdasarkan putusan KPU semua yang mencalon sebagai kepala daerah harusnya berasal dari partai politik yang kepengurusannya disahkan di pengadilan. Sedangkan untuk dua partai tersebut, kata Fadli, keputusan Menkum HAM, Yasonna Laoly, yang melegalkan kubu Agung Laksono di Golkar, dan kubu Rohmahurmuzy di PPP, di nilai melanggar aturan yang ada.

"KPU dalam memutuskan partai politik yang mengajukan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota adalah kepengurusan politik yang telah ditetapkan pengadilan yang sudah ada sebelum pendaftaran calon," tuturnya.

"Dan keputusan Menkum HAM itu keputusan bermasalah, harus dari keputusan pengadilan yang ada dan tersedia sebelum pendaftaran," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menilai, buruknya kinerja Menteri Yasonna sejak memimpin, salah satunya soal dua dualisme yang terjadi di tubuh Golkar dan PPP. Karena itulah, dia mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk me-reshuffle Yasonna yang dianggap kerja kurang maksimal.

"Pak Jokowi segeralah mengganti Pak Menkum HAM ini tidak bisa kerja, terlalu banyak menimbulkan kegaduhan, urusan legislasi juga banyak terpending karena Menkumham ini," tutupnya.

Seperti diketahui, proses pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik ke KPU akan dimulai pada 26 Juli nanti. Sementara dualisme kepengurusan Golkar dan PPP masih terjadi.

Komisi II DPR sudah memberikan rekomendasi untuk KPU menentukan kepengurusan siapa yang paling berhak ikut pilkada. Pertama putusan Menkum HAM, jika masih bersengketa maka harus menunggu putusan in kracht pengadilan. Kedua jalan islah untuk partai yang bersengketa. Namun jika islah tidak juga ditemukan, maka rekomendasi terakhir yakni putusan terakhir pengadilan jika tahapan pilkada sudah dimulai namun belum ada putusan yang in kracht.

Keputusan ini rencananya bakal diambil siang ini. Usai pimpinan DPR, Komisi II DPR, Mendagri dan KPU rapat di gedung DPR.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Dikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah

Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
PPP Gagal Masuk DPR, Mungkinkah Sandiaga Cabut?

PPP Gagal Masuk DPR, Mungkinkah Sandiaga Cabut?

Sandiaga mengungkapkan masa depannya setelah PPP tidak lolos ke DPR.

Baca Selengkapnya