Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Kementerian Investasi belum diperlukannya pada periode kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia masih memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kan sudah ada BKPM, nanti enggak ada kerjaan itu kementerian investasi. Dinaikkan terus kerjanya apa, siapa yang tahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Dia tidak mengerti apa yang akan dikerjakan kementerian tersebut nantinya. Terlebih saat ini juga sudah ada kementerian yang melakukan lobi politik untuk berbagai macam hal.

"Ke luar negeri lobi-lobi begitu? Apa itu kerja apa? Ya walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi apa yang mau dikerjakannya. Kan sudah ada BKPM, sudah ada Kemenlu di seluruh negara yg kita anggap strategis bagi perdagangan kita," ungkapnya.

Dia pun menyarankan lebih baik pemerintah fokus pada kementerian yang ada. Dibanding mengubah-ubah nomenklatur kementerian.

"Kalau mengganti-ganti sekarang berarti dia sebenarnya mengonfirmasi kegagalan-kegagalan lima tahun kemarin," tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi membocorkan akan ada kementerian yang dilebur dalam pemerintahannya 2019-2024. Namun demikian, jumlah menteri tetap seperti saat ini yakni 34 kementerian.

Salah satu perubahan adalah Jokowi akan membentuk kementerian yang fokus menangani investasi.

"Secara jumlah bisa sama, tapi ada kementerian yang dilebur. Misal Menlu juga handle diplomasi ekonomi," ujar Jokowi yang membocorkan hal itu dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8).