Fadli Zon kritik kantor kepala staf presiden dipakai relawan Jokowi untuk Pilpres
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keras keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjadikan kantornya sebagai tempat rapat persiapan relawan Joko Widodo di Pilpres 2019.
Kritik ini menyusul pertemuan antara Ketua Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai dengan Deputi IV KSP yang membidangi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo di kantor KSP beberapa waktu lalu.
Menurut Fadli, penggunaan kantor KSP sebagai tempat rapat relawan Jokowi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Itu bisa dikategorikan abiuse of power," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).
Selain penyalahgunaan kekuasaan, Fadli menilai pemakaian kantor KSP sebagai tempat rapat relawan bisa dikategorikan potensi korupsi. Sebab, uang negara digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini karena operasional KSP dibiayai oleh APBN.
"Dan juga bahkan bisa terindikasi korupsi menggunakan uang negara untuk kegiatan parpol yang tidak seharusnya," tegasnya.
Fadli menegaskan, tugas KSP adalah menyiapkan segala hal yang terkait dengan kinerja Presiden sebagai kepala negara bukan calon presiden di Pilpres 2019.
"Dia harusnya menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas-tugas presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan bukan sebagai calon presiden lagi," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaRespons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaZulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya