Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA) terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan segera menyusul.

"Mungkin dari Partai lain PAN kita harapkan ikut, kemarin juga saya bicara sama Cak Imin, bahkan ada teman PKB juga ikut tanda tangan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Menurutnya, hingga saat ini sudah ada lima orang yang teken usulan tersebut. Termasuk dirinya dan juga Romo Muhammad Syafii dari Gerindra.

"Ada Heri Gunawan, Abdul Wachid dan beberapa lagi," ungkapnya.

Fadli menjelaskan, untuk membentuk Pansus Angket TKA diperlukan 25 orang dari dua fraksi. Jumlah anggota yang setuju, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu akan terus diperbarui.

"Tentu kita uji sebagaimana diketahui Pansus diperlukan minimal 25 orang juga dari dua fraksi tapi karena reses banyak anggota di luar maka penandatangannya Pansus ini sesuai dengan adanya anggota DPR. Maka kita update terus menerus siapa yang tanda tangan," ucapnya.

Pansus, kata Fadli, diperlukan terkait dengan adanya TKA. Sebab, jika dibiarkan akan mengambil jatah pekerja lokal.

"Ini bagian wacana publik yang tidak bisa dihindari bahwa semakin banyak TKA Khususnya ilegal maupun unskil. Yang meresahkan masyarakat sekaligus ini juga mengambil jatah dari lapangan kerja yang bisa diisi oleh tenaga kerja kita. Juga ada sektor politik keamanan juga," tandasnya.