Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, menyayangkan bila setiap kritikan anggota DPR di reduksi dan diwakilkan oleh Fraksi setiap partai di parlemen. Dia pun mengungkapkan, bahwa dirinya semaksimal mungkin menjalankan tugas sebagai anggota DPR sebagai perwakilan suara rakyat.

"Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memfungsikan sebagai perwakilan rakyat sekaligus tentu di dalam partai, bagian dalam perjuangan partai, Gerindra dalam hal ini, supaya koridor nya itu jelas mana yang merupakan daulat rakyat mana yang merupakan daulat partai," katanya dalam diskusi '#ReformasiDikorupsi #MosiTidakPercaya Di Mana Partai Politik Kita? Kamis (22/10).

"Ketika kita disumpah menjadi anggota DPR, kita disumpah memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, itu sumpah pertama menjadi anggota DPR," sambungnya.

Menurutnya, tugas semua partai politik isinya sama yakni memperjuangkan kepentingan rakyat. Begitupun di dalam manifesto partai Gerindra maupun dalam AD/ART nya. Sehingga, ruang untuk menyuarakan kepentingan rakyat masih ada meski partainya sudah bergabung dalam koalisi.

"Sejauh yang saya lakukan, saya berusaha waktu itu sebulan lah saya puasa (kritik). Ya (harusnya saya) menjalankan dong tugas sebagai perwakilan dan konstituen mendukung apa yang saya lakukan, kan pada akhirnya all politic is local, jadi konstituen juga bagian yang harus diperjuangkan karena mereka lah yang memilih kita, mengantarkan kita ya tentu lewat partai politik," tuturnya.

Kekecewaan Fadli Zon

Menurut Fadli, perpanjangan partai politik adalah setiap fraksi partai di DPR. Jika ada perbedaan antara kader partai yang duduk di parlemen, bisa disampaikan di dalam fraksi masing-masing. Sejauh ini pun, kata dia, tidak ada masalah di Gerindra mengenai keinginan mengkritik apalagi kritikan itu mempunyai suatu dasar.

"Yang kita sayangkan semua masukan dan kritik itu direduksi, kalau semua praktik dan masukan itu direduksi hanya jadi perwakilan, dan diwakilkan oleh cuma segelintir orang misalnya cuma ada suara fraksi dan tidak ada suara kedaulatan anggota itu akhirnya bisa terbentuk oligarki," ujarnya.

Anggota DPR ini menyesalkan, jika semua keputusan dalam bernegara hanya diambil oleh Presiden dan 9 ketua umum parpol. Sehingga, negara bisa menjadi oligarki.

"Itu kalau diteruskan lagi ke puncak kita ini memang akan menjadi negara oligarki yang cuma hanya beberapa orang saja yang memutuskan, cukup presiden dan 9 ketua umum partai, itu menurut saya akan menjadi korban adalah masyarakat," ucapnya.

"Karena ketika bersepakat apapun, mungkin niatnya untuk memperbaiki kondisi dan mendukung rakyat, tapi rakyatnya tidak merasa di ajak apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh rakyat," tutupnya.